Ahok: Kalau Ada Apa-apa, Penumpang Uber Harus ke Luar Negeri, Capek Dong...

Menurut dia, penumpang harus mengetahui jumlah taksi serta kepemilikan mobil yang bergabung dengan Uber.

Selain itu, harus diketahui apakah orang-orang yang menyerahkan mobil ke Uber sudah taat membayar pajak. (Baca: Ahok: Uber Taksi Urus Pajak Perusahaan Saja Deh)

Dia mengatakan, salah satu penyebab tarif taksi Uber lebih murah dibanding taksi lainnya ialah karena pihak Uber tidak membayar pajak. Jika mau bertindak adil, seharusnya Uber menciptakan teknologi taksi listrik sehingga tarifnya lebih murah dibanding taksi lainnya.

"Kalau kayak begitu caranya, saya bikinin aturannya dan itu akan membuat warga DKI diuntungkan. Jadi, nanti tarif taksi di SK Gubernur enggak mengatakan sekali naik berapa, tetapi plafon teratas berapa. Misalnya, 1 kilometer plafon teratas ditetapkan Rp 2.000. Ya kalau kamu mau tetapkan Rp 500 terserah kamu, tetapi paling tinggi Rp 2.000," kata Ahok, sapaan Basuki. 

Sebagai informasi, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Transportasi (Dishubtrans) DKI membentuk sebuah satuan tugas (satgas) dengan tujuan untuk menangkap sopir dan menahan kendaraan Uber.

Perusahaan aplikasi pemesanan mobil ini mengirimkan e-mail petisi kepada para konsumennya. Tujuannya dari e-mail tersebut ialah meminta dukungan dari pengguna setia Uber.

Saat sudah mencapai target, surat petisi tersebut akan dikirimkan kepada Basuki dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Petisi ini sendiri bisa dibagikan di Facebook dan Twitter.

Uber dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003, dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1.026 Tahun 1991.