Strategi bongkar pasang pejabat, kata Selamat, menyebabkan pejabat DKI tertekan. Padahal, mereka membutuhkan perasaan aman dalam melaksanakan pekerjaan.
Selamat memberi contoh PNS yang berada di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Selamat mengatakan, mereka membutuhkan adanya jaminan akan dibela Gubernur jika terjadi sesuatu terjadi kepada mereka. Sebab, tugas mereka dalam hal pengadaan barang dan jasa berisiko tinggi.
"Engga usah jauh-jauh, kalau kita rapat dengan ULP, mereka bilang, 'Ngeri Pak, kami ini butuh ada jaminan bahwa kami akan dibela kalau terjadi apa apa. Karena yang kami tandatangan ini risikonya tinggi,'," ujar Selamat.
Sebelumnya, Ahok membantah pernyataan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut bongkar pasang pejabat membuat minimnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.
Ahok menegaskan, bongkar pasang pejabat yang dilakukannya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia menyatakan, bongkar pasang pejabat di jajaran pemerintahannya karena pejabat yang lama tidak bisa melakukan serapan anggaran dengan baik.
"Enggak ada hubungannya dengan ganti pejabat. Pemakaian anggaran, tidak ada hubungannya dengan gonta-ganti pejabat. Justru, kita ganti pejabat karena pejabat yang lama enggak bisa nyerap anggaran," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/10/2015) malam.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
