Tanggapan Ketua DPRD yang Disebut Persulit APBD agar Ahok Gagal di Pilkada

Prasetio mengatakan, justru dia ingin kepemimpinan Ahok di tahun 2016 berhasil. Dia mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi DKI sering kali tidak berhasil mencapai target pendapatan yang mereka tentukan.

Sejak 2013 hingga 2015, dana perimbangan yang ditentukan Pemprov DKI adalah sebesar Rp 13 triliun. Akan tetapi, target tersebut tidak tercapai.

Rata-rata, Pemprov DKI hanya mendapatkan sekitar Rp 9 triliun saja. Dengan tidak tercapainya pendapatan itu, Prasetio mengatakan otomatis akan berdampak pada penyerapan.

Anggaran yang digunakan Pemprov DKI untuk membangun Jakarta tidak maksimal. Imbasnya, penyerapan rendah.

Prasetio menjelaskan, anggota DPRD menurunkan target pendapatan DKI dengan tujuan agar lebih mudah dicapai. Dengan demikian, penyerapan pun meningkat. Mengurangi nilai pendapatan, artinya harus mengurangi nilai belanja juga.

Prasetio mengatakan, anggota DPRD pun otomatis akan mencoret anggaran yang tidak diperlukan atau mengurangi nilai anggaran.

Itulah sebabnya, pembahasan APBD 2016 kali ini dibuat lebih ketat. Prasetio mengatakan, hal itu demi kebaikan Pemerintah Provinsi DKI sendiri.

"Kami itu niat baik. Jangan juga malah nanti dibilang anggaran siluman lagi. Kita cuma pengin realistis agar target tercapai. Kalau selama ini target ketinggian dan enggak bisa dicapai, kita turunin," ujar Prasetio. (Baca: Ahok: Ketua DPRD Enggak Tanda Tangan LKPJ APBD 2014)

Sebelumnya, Ahok menengarai banyak anggota DPRD yang tidak suka dengan langkahnya mengungkap adanya anggaran siluman di dalam RAPBD 2015 sehingga pembahasan APBD 2016 dibuat lebih ketat.

Seluruh anggaran yang diusulkan pada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 dibuat dengan detail harga satuan.

DPRD mengawal ketat seluruh anggaran dan menurunkan semua nilai anggaran di dalam KUAPPAS 2016.

"Kenapa? Mungkin takut saya terlalu berhasil pada tahun 2016 karena mau pemilihan (pilkada) lagi tahun 2017. Enggak apa-apa, saya mah santai saja gitu lho. Yang penting ini semua dilakukan secara transparan, masyarakat bisa mengikuti apa yang terjadi gitu lho," kata Ahok.