JPPR: Warga Depok Banyak yang Tak Diberi Undangan Pemilihan

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan bahwa banyak warga Depok di beberapa TPS yang tidak mendapat surat C6 atau undangan pemilihan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

JPPR menilai, ini yang menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi warga menggunakan hak suaranya. Manajer Pemantauan JPPR Zaid Muhammad mengatakan, bahkan ada kasus tidak terdistribusinya surat C6 ini dari temuan di salah satu TPS di Depok karena PPS-nya yang tidak memberikan surat C6 kepada warga.

"Banyak terjadi praktek penyebaran C6 yang tidak terdistribusi dengan baik. Bahkan, ada salah satu KPPS yang kita tanya kenapa ini tidak disebar, jawabnya buat apa menyebar C6 toh pada tanggal 9 sudah tahu ada pemilihan, biar mereka datang ambil ke kami (C6)," kata Zaid, dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, (9/12/2015).

Zaid mengungkap, beberapa contoh terdapat surat C6 yang tidak terdistribusi dengan baik yakni TPS 72 Mekarsari dengan jumlah pemilih yang tidak menerima C6 mencapai 57 orang, TPS 38 di Cisalak mencapai 60 orang, TPS 25 Tugu sebanyak 167 orang, TPS 30 Tugu 198 orang TPS 7 Mekarsari 86 orang.

Padahal, dalam peraturan PPS wajib mendistribusikan surat C6 kepada calon pemilih. Sebab, tanpa surat C6, pemilih menjadi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Ada undangan saja, belum tentu mau, apalagi kalau undangan tidak dikasih," ujar Zaid.

Beberapa faktor dalam penilaiannya yang mungkin mendasari kasus ini beragam. Ada PPS yang menurutnya bisa saja memang tidak membagikan C6, warga sedang tidak berada di tempat, atau PPS itu tidak tahu dengan tugas dan fungsinya.

"Tapi kalau yang terakhir saya bisa bantah (PPS tidak tahu tugas dan fungsi). Karena beberapa PPS itu mendapat bimtek (bimbingan teknis) oleh KPU," ujar Zaid.

Menurutnya, ini menjadi kelalaian dalam penyelenggaran pemilu yang mesti diperbaiki pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD Kota Depok.

"Ini kelalaian penyelenggara pemilu. Dampaknya orang jadi enggak milih," ujar Zaid.

Selain menyoroti kasus tidak terdistribusikannya surat C6 dengan baik, Zaid mengatakan di Depok tingkat partisipatif warganya untuk menggunakan hak pilih termasuk rendah.

"Di Depok saya baca kalau tidak salah cuma 50 persen. Ini termasuk rendah," ujar Zaid.

Tingkat partisipatif yang selain masalah surat C6, menurutnya juga bisa dikarenakan beberapa hal. Pertama durasi kampanye yang cuma enam bulan masih terlalu sedikit.

Kedua pilihan calon yang ada tidak mewakili aspirasi calon pemilih. Dan yang terakhir, masalah isu korupsi dan penyalahgunaan jabatan pada pejabat dari partai politik tertentu.