Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmikan RSUD Pasar Minggu, Ahok Dihadang Demo Warga

Kompas.com - 12/12/2015, 10:33 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan warga menghadang kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kembalikan Tanah atau Hak Kami Pak Gubernur. Ini Tanah Ahli Waris Enging bin Leos", "Pak Gubernur, Kami Belum Menerima Ganti Rugi Dalam Bentuk Apa Pun atas Berdirinya RSUD Pasar Minggu", dan lain-lain.

Saat mobil Basuki memasuki gerbang RSUD Pasar Minggu, terlihat barisan Satpol PP dengan kepolisian setempat mengamankan aksi tersebut, sementara para warga terus berteriak dan menyerukan tuntutan mereka. 

"Pak Ahok (Basuki) bayar ganti rugi. Kami tidak terima apa-apa," seru seorang orator aksi di depan RSUD Pasar Minggu, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (12/12/2015). 

"Kalau Pak Ahok tetap meresmikan rumah sakit ini, kami akan aksi dalam jumlah yang lebih besar lagi," kata dia lagi. 

Aksi unjuk rasa terus berlangsung hingga Menteri Kesehatan Nila Moeloek tiba 30 menit setelah kedatangan Basuki. Hingga acara dimulai sekitar pukul 10.15, aksi unjuk rasa masih berlangsung.

Maruarar, kuasa hukum ahli waris Enging bin Leos, mengatakan, lahan seluas 680.000 meter persegi dari 182.050 meter persegi pembangunan RSUD Pasar Minggu merupakan kepemilikan Enging bin Leos.

Lahan itu terletak di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Enging bin Leos, kata dia, merupakan pemilik tanah sah atas bidang tanah Ex Eigendom Verponding Nomor 6109 Tahun 1943 seluas 680.000 meter persegi di sana.

"Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta, menyerobot dan mendirikan bangunan RSUD Pasar Minggu tanpa izin dari para ahli waris yang sah," kata Maruarar. 

Ia menuntut pemberian ganti rugi berdasarkan harga yang berlaku atas tanah yang dimaksud secara tunai. Bahkan, ia meminta pemberian ganti rugi dilaksanakan sebelum peresmian RSUD Pasar Minggu dimulai.

"Ini sebagai penghormatan dan pemenuhan hak asasi para ahli waris yang dilindungi konstitusi. Ada sekitar 114 KK yang terdampak digusur dan belum dibayar ganti rugi oleh Pemprov DKI," kata Maruarar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com