Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Belum Selesaikan RKA, Rapat Paripurna Raperda APBD Ditunda

Kompas.com - 15/12/2015, 14:05 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna pembacaan pidato Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama soal rancangan perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI ditunda.

Rapat tersebut sedianya digelar pada Selasa (15/12/2015). (Baca: KUA-PPAS Disepakati, Basuki Akan Sampaikan RAPBD pada Paripurna Siang Ini)

Rapat ini ditunda karena Pemerintah Provinsi DKI belum selesai memasukan isi Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

"Tadi Pak Sekda (Saefullah) dan Ibu Tuti (Kepala Bappeda) datang ke ruangan saya serahin KUA-PPAS yang kemarin. Terus saya kasih tahu mesti sama, enggak boleh beda dengan e-component dan e-planing. Mereka bilang enggak sanggup kelarin hari ini," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (15/12/2015).

Menurut Taufik, Pemprov berjanji akan menyelesaikannya pada Kamis (17/12/2015). Dengan demikian, rapat paripurna Raperda APBD 2016 itu baru bisa digelar Kamis mendatang.

Meskipun demikian, menurut Taufik, DPRD tetap menggelar paripurna hari ini. Hanya saja, paripurna hari ini tidak membahas APBD DKI 2016.

"Jadi cuma paripurna soal raperda kepemudaan saja," ujar Taufik.

Terkait keterlambatan ini, Taufik mengaku telah mempertanyakan kemampuan eksekutif dalam menyusun RKA sejak rapat badan musyawarah.

Rapat bamus ketika itu merumuskan seluruh jadwal paripurna. Ketika itu, Taufik bertanya kesiapan eksekutif menyusun RKA dalam waktu satu malam.

Dalam rapat tersebut, Eksekutif menyatakan siap. "Tetaapi ternyata dia enggak sanggup satu hari, dia baru bisa Kamis nanti," ujar Taufik.

Kemarin, KUA-PPAS 2016 telah disahkan. Setelah itu, para pegawai Pemerintah Provinsi DKI harus memasukan isi KUA-PPAS ke dalam bentuk RKA dalam waktu satu malam saja.

Diakui Taufik, memasukkan isi KUA-PPAS ke dalam RKA bukan pekerjaan mudah. Sebab, isi RKA memiliki cakupan yang lebih detil lagi. (Baca: KUA-PPAS 2016 Diketok Palu, Pegawai DKI Siap-siap Begadang)

Pemerintah Provinsi DKI dinilainya harus menyicil pekerjaan itu sejak awal. Nantinya, RKA tersebut akan berbentuk print out ribuan lembar.

"Memang waktu idealnya eksekutif itu harusnya tiga hari, tetapi kan kita enggak mau lama-lama karena besok maunya sudah paripurna. Paripurna kan pukul 14.00 WIB, ya dari sekarang dong sampai besok mereka beresin," ujar Taufik, Senin (14/12/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua RW Nonaktif di Kalideres Bantah Gelapkan Dana Kebersihan Warga, Klaim Dibela DPRD

Ketua RW Nonaktif di Kalideres Bantah Gelapkan Dana Kebersihan Warga, Klaim Dibela DPRD

Megapolitan
Menjelang Pendaftaran Cagub Independen, Tim Dharma Pongrekun Konsultasi ke KPU DKI

Menjelang Pendaftaran Cagub Independen, Tim Dharma Pongrekun Konsultasi ke KPU DKI

Megapolitan
DBD Masih Menjadi Ancaman di Jakarta, Jumlah Pasien di RSUD Tamansari Meningkat Setiap Bulan

DBD Masih Menjadi Ancaman di Jakarta, Jumlah Pasien di RSUD Tamansari Meningkat Setiap Bulan

Megapolitan
Tak Hanya Membunuh, Pria yang Buang Mayat Wanita di Dalam Koper Sempat Setubuhi Korban

Tak Hanya Membunuh, Pria yang Buang Mayat Wanita di Dalam Koper Sempat Setubuhi Korban

Megapolitan
Polisi Duga Ada Motif Persoalan Ekonomi dalam Kasus Pembunuhan Wanita di Dalam Koper

Polisi Duga Ada Motif Persoalan Ekonomi dalam Kasus Pembunuhan Wanita di Dalam Koper

Megapolitan
Pria di Pondok Aren yang Gigit Jari Rekannya hingga Putus Jadi Tersangka Penganiayaan

Pria di Pondok Aren yang Gigit Jari Rekannya hingga Putus Jadi Tersangka Penganiayaan

Megapolitan
Dituduh Gelapkan Uang Kebersihan, Ketua RW di Kalideres Dipecat

Dituduh Gelapkan Uang Kebersihan, Ketua RW di Kalideres Dipecat

Megapolitan
Pasien DBD di RSUD Tamansari Terus Meningkat sejak Awal 2024, April Capai 57 Orang

Pasien DBD di RSUD Tamansari Terus Meningkat sejak Awal 2024, April Capai 57 Orang

Megapolitan
Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Video Viral Keributan di Stasiun Manggarai, Diduga Suporter Sepak Bola

Megapolitan
Terbakarnya Mobil di Tol Japek Imbas Pecah Ban lalu Ditabrak Pikap

Terbakarnya Mobil di Tol Japek Imbas Pecah Ban lalu Ditabrak Pikap

Megapolitan
Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Megapolitan
DLH DKI Angkut 83 Meter Kubik Sampah dari Pesisir Marunda Kepu

DLH DKI Angkut 83 Meter Kubik Sampah dari Pesisir Marunda Kepu

Megapolitan
Janggal, Brigadir RAT Bunuh Diri Saat Jadi Pengawal Bos Tambang, tapi Atasannya Tak Tahu

Janggal, Brigadir RAT Bunuh Diri Saat Jadi Pengawal Bos Tambang, tapi Atasannya Tak Tahu

Megapolitan
8 Pasien DBD Masih Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

8 Pasien DBD Masih Dirawat di RSUD Tamansari, Mayoritas Anak-anak

Megapolitan
Pengelola Imbau Warga Tak Mudah Tergiur Tawaran Jual Beli Rusunawa Muara Baru

Pengelola Imbau Warga Tak Mudah Tergiur Tawaran Jual Beli Rusunawa Muara Baru

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com