Ketua DPRD DKI Puas atas Kerjasama Eksekutif-Legislatif Bahas KUA-PPAS

"Kita ini pembahasan KUA-PPAS sangat baik sekali, baik sekali," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI, di Jalan Kebon Sirih, Selasa (15/12/2015).

Menurut dia, baik pimpinan eksekutif maupun legislatif sama-sama melakukan pengawasan atas pembahasan tersebut. (Baca: Setelah Ditambah, Total Anggaran Kunker DPRD DKI Jadi Rp 10 Miliar )

Ia mengacu kepada sikap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan evaluasi terhadap rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Di lain pihak, Presetio sebagai ketua DPRD telah menyewa auditor independen untuk memeriksa anggaran.

"Setelah hasilnya, saya sandingkan dengan sisiran Ahok, ternyata hampir sama loh," ujar Prasetio.

Menurut dia, masih banyak suku dinas SKPD yang tidak benar dalam menyusun anggaran. Namun, berkat pembahasan yang ketat, lanjut Prasetio, anggaran tersebut bisa dibuat lebih efisien.

Meskipun demikian, terjadi keterlambatan dalam pembahasan APBD DKI 2016. (Baca: Uang Reses Anggota DPRD DKI Diusulkan Naik Jadi Rp 107 Juta)

Pemerintah Provinsi DKI terlambat menyerahkan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 kepada Kementerian Dalam Negeri.

Seharusnya, draf tersebut diberikan pada 30 November lalu. Namun, Ahok kembali melakukan evaluasi terhadap isi KUA-PPAS sehingga semua target penyelesaian menjadi tidak bisa dipenuhi.

Kini, Badan Musyawarah DPRD telah membuat kembali jadwal baru terkait pembahasan anggaran.

Target baru penyerahan APBD DKI 2016 kepada Kemendagri adalah 21 Desember 2015. Seharusnya, hari ini juga dilakukan rapat paripurna pengusulan Raperda APBD.

Namun, ditunda karena Pemprov DKI belum menyelesaikan RKA. Terkait hal itu, Prasetio mengatakan telah bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri. (Baca: Pemprov DKI Belum Selesaikan RKA, Rapat Paripurna Raperda APBD Ditunda )

Kemendagri disurati tentang hambatan yang dialami Pemprov DKI dalam penyusunan anggaran.