Ahok Dinilai Belum Lakukan Keterbukaan Informasi secara Kelembagaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta A Syarif mengatakan, secara personal Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mungkin telah melakukan keterbukaan informasi publik secara baik. Namun, hal yang sama belum terjadi terhadap Pemerintah Provinsi DKI secara kelembagaan.

Ia melontarkan pernyataan itu menanggapi 10 provinsi yang dianggap paling baik dalam melakukan keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Yang dimaksud oleh KIP ini kan provinsi sebagai lembaga resmi. Kalau yang disampaikan Ahok itu kan lebih banyak personal. Dia upload rapatnya ke Youtube, dia gampang di-doorstop, tapi apakah Pemprov DKI secara institusi juga sudah seperti itu? Apakah semuanya sudah terbuka?" kata Syarif di Gedung DPRD DKI, Rabu (16/12/2015).

Sebelumnya, Ahok menyatakan Pemprov DKI merupakan pemerintah daerah yang paling banyak yang melakukan open data.

Bahkan, kata dia, pembahasan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 hingga satuan ketiga telah dipublikasikan.

Namun, Syarif mengatakan, open data yang dilakukan Pemprov DKI belum lama. Ia menduga hal inilah yang membuat Pemprov DKI tidak masuk 10 besar provinsi yang melakukan keterbukaan informasi publik.

"Open data-nya kan baru dimulai pertengahan 2015," kata dia. (Baca: Ahok Heran Jakarta Tak Masuk 10 Besar Provinsi yang Lakukan Open Data)

Sebelumnya, KIP merilis 10 provinsi yang dianggap paling baik dalam melakukan keterbukaan informasi publik. Tak ada DKI Jakarta dalam daftar tersebut.

Berdasarkan rilis dari KIP, 10 besar provinsi yang telah melakukan keterbukaan informasi publik adalah Aceh (94,111), Jawa Timur (88,639), Kalimantan Timur (81,188), NTB (80,417), Jawa Tengah (74,861), Jawa Barat (72,994), Kalimantan Barat (71,623), Banten (71,172), Sumatera Selatan (70,397), dan DI Yogyakarta (61,206). (Baca: Ini 10 Daerah dengan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik)