Basuki pun mengaku sudah mengatur strategi bersama DPRD DKI Jakarta.
"Kami sudah sepakat sama Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta), kalau SKPD (satuan kerja perangkat daerah) enggak jelas eksekusi lelang atau belanjanya, enggak ada toleransi lagi. Langsung kami cabut dan masukkan ke APBD Perubahan," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (17/12/2015).
Anggaran yang tak terpakai itu akan digunakan untuk membeli bus melalui e-katalog. Bahkan, ia menargetkan APBD-P 2016 sudah mulai dibahas bulan Juni.
Sementara untuk serapan anggaran tahun ini, lanjut dia, tidak berjalan maksimal karena ada beberapa modus penyelewengan anggaran. Sebab, Pemprov DKI dan DPRD DKI belum bersama-sama menyisir anggaran melalui e-planning.
"Nah besok penyerapan anggaran pasti cepat. Ini sejarah DKI lah, eksekutif dan legislatif juga akur sama-sama awasin dan pelototin anggaran," kata Basuki.
Adapun serapan APBD DKI tahun 2015 mencapai 62,5 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan, Basuki menargetkan penyerapan APBD DKI di 2015 bisa mencapai 75 persen.
"Menurut saya maksimum bisa mencapai 70 persen," kata Heru.
Meski demikian, serapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah cukup tinggi, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Olahraga dan Pemuda.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.