Menjawab Tudingan Ahok soal "Kongkalikong" Penentu Rute Kopaja Feeder

Tudingannya itu berdasarkan banyaknya rute bus yang justru melayani rute sepi penumpang.

Kompas.com memperoleh salinan surat dari Institute for Transportation and Development and Policy (ITDP) yang disampaikan ke Ahok, sapaan Basuki, pada sekitar awal Desember lalu.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa ITDP sebenarnya sudah mengusulkan agar rute feeder transjakarta sama dengan rute-rute reguler kopaja.

Pertimbangannya karena rute tersebut adalah rute dengan penumpang yang banyak. Selain tentunya, layanan bus feeder adalah layanan bus yang juga dijalankan oleh Kopaja.

"Bahwa pengoperasian bus sedang oleh Transjakarta dengan menggunakan trayek yang sama dengan trayek eksisting, tanpa adanya pengurangan maupun penambahan, adalah langkah yang tepat dikarenakan pola mobilitas masyarakat yang telah terbentuk sesuai dengan trayek angkutan umum yang beroperasi selama ini," tulis surat yang dibuat pada 11 Desember 2015 itu.

Ada enam rute kopaja reguler yang diusulkan ITDP digunakan oleh bus feeder transjakarta.

Keenam rute itu ialah Manggarai–Blok M, Ragunan-Kampung Melayu, Manggarai-Blok M, Kampung Rambutan-Blok M, Ragunan-Tanah Abang, dan Lebak Bulus-Senen.

Namun, dalam pelaksanaannya saat ini, hanya dua rute usulan ITDP yang digunakan. Rute itu ialah Lebak Bulus-Senen dan Manggarai-Blok M.

Sebagai informasi, saat ini, layanan bus feeder transjakarta yang memiliki 320 unit bus sedang melayani lima rute.

Selain Lebak Bulus-Senen dan Blok M-Manggarai, tiga rute lainnya adalah Monas-Pantai Indah Kapuk, Ragunan sisi barat-Monas, dan Ragunan sisi barat-Dukuh Atas.

"Harusnya mereka bisa operasikan minimal enam rute," kata Direktur ITDP Indonesia Yoga Adiwinarto saat dikonfirmasi, Senin (4/1/2016).

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih mengatakan, penentuan rute layanan bus feeder merupakan wewenang Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.

Ia juga menyebut penentuan kelima rute yang saat ini dijalankan merupakan kesepakatan tidak hanya dengan Dishubtrans, tetapi juga melibatkan Dewan Transportasi Kota Jakarta dan Organda.

"Jadi, bukan kami yang menentukan sendiri," ujar dia.