Blokade di KIP Dibuka, PT JIEP Akomodasi Permintaan Warga

Pengelola KIP, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), mencapai kata sepakat dengan warga setempat yang menolak sistem berbayar masuk ke kawasan.

Sekretaris Perusahaan PT JIEP Asrul Waryanto mengatakan, dalam kesepakatan itu, pihaknya akan mengakomodasi sejumlah tuntutan warga.

"Jadi, kemarin pukul empat sampai setengah lima sore, kami sudah bertemu dengan warga dan ada 13 aspirasi warga yang dapat kami akomodasi, bukan dipenuhi ya karena tuntutan di luar kemampuan perusahaan tidak bisa," kata Asrul saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/1/2016).

Dari 13 aspirasi itu, intinya membicarakan masalah dana coorporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar.

Dia mengatakan, permintaan warga ini termasuk yang nantinya akan diakomodasi.

"Dalam aspirasi warga rata-rata bicara soal CSR. Jadi, enggak ada masalah. Kami selama ini sudah salurkan, hanya mungkin kurang besar (bagi warga). Tetapi, pemberian CSR itu kan sepanjang kemampuan perusahaan (JIEP)," ujar Asrul.

Selain itu, pihaknya menjamin bahwa warga sekitar yang biasa menggunakan akses jalan di dalam kawasan dapat tetap melintas secara gratis, tetapi mesti membuat smart card ke PT JIEP.

"Jadi, kalau dibilang memberatkan tidak karena warga di sini tidak kami tarik (biaya)," ujar Asrul.

Sepeda motor juga akan gratis, termasuk bagi pengojek setempat. Ia menepis pendapat pengojek bahwa suatu saat mereka akan dikenakan tarikan biaya juga.

"Tidak ada (bayar bagi pengojek), itu 100 persen salah. Ojek gratis. Jadi, di masyarakat itu memang ada yang memprovokasi," ujar Asrul.

Asrul menjamin, setelah adanya kesepakatan ini, tidak ada blokade lagi dari warga. Sebab, warga memang mengancam akan memblokade hingga 10 Januari 2016 mendatang.

"Semua pintu sekarang sudah dibuka. Besok sesuai jadwal kita akan bertemu lagi dengan perwakilan warga untuk tanda tangan MoU," ujar Asrul.