Sekda Tak Pernah Dilaporkan Pengadaan UPS oleh Bappeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengaku tidak pernah dilaporkan sama sekali oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atas pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD Perubahan 2014.

Ia menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Ahok yang sebelumnya mengaku tak pernah dilaporkan sama sekali oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) atas pengadaan alat tersebut.

"Saya aja enggak dilaporin. Emang enggak ada tuh barang. Enggak pernah dibahas. Enggak pernah ada dalam catatan kita," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Saefullah tidak tahu kenapa akhirnya UPS bisa sampai dianggarkan di APBD-P 2014. Menurutnya, hanya jajaran Bappeda-lah yang tahu.

"Bappeda yang tahu. Polisi juga tahu, sangat tahu," ujar dia. (Baca: Ahok Tak Pernah Dilaporkan Pengadaan UPS pada APBD-P 2014 oleh TAPD)

TAPD sendiri terdiri atas Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Saat terjadinya penganggaran UPS, Kepala Bappeda DKI Jakarta masih dijabat oleh Andi Baso Mappapoleonro.

Pada sidang kemarin, Ahok mengaku baru mengetahui ada anggaran UPS setelah ada persoalan terkait APBD 2015.

Pada saat itu, APBD yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI dianggap palsu oleh DPRD DKI. Karena kecolongannya itu, Ahok kemudian mengganti semua pejabat Bappeda, tak terkecuali Andi Baso.

Saat ini, Andi diketahui sudah tidak memiliki jabatan. Jabatan terakhir yang dipegangnya adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Namun, beberapa waktu lalu, ia dicopot dari jabatannya itu.