Bukit Duri Tunggu Rusunawa

JAKARTA, KOMPAS — Relokasi warga terdampak proyek normalisasi Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan, tertunda karena rumah susun sederhana sewa belum tersedia.

Ini karena 100 unit rusun di Jatinegara, Jakarta Timur, yang sebelumnya untuk warga Bukit Duri, dialihkan untuk menampung relokasi warga Kalijodo, Jakarta Utara.

Hingga Sabtu (5/3/2016) kemarin, dari 460 bidang lahan yang dibutuhkan di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, baru 97 bidang yang sudah dibebaskan.

Camat Tebet Mahludin mengatakan, sebelumnya sudah tersedia 100 pintu rumah susun di Jatinegara yang sebenarnya dialokasikan untuk warga bantaran Sungai Ciliwung di Bukit Duri.

Namun, unit-unit tersebut justru dialihkan untuk menampung warga dari Kalijodo yang ditertibkan pada pekan lalu.

"Jadi, sekarang kami masih menunggu informasi ketersediaan rumah susun. Kalau sudah ada, pembebasan lahan bisa langsung dilakukan," katanya.

Menurut Mahludin, sampai sekarang pihaknya masih menunggu informasi dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan ketersediaan rumah susun untuk penampungan warga.

Saat ini, pendataan masih dilakukan untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung di Kecamatan Tebet.

Pendataan bersama Badan Pertanahan Nasional ini dilakukan di kawasan Kebon Baru, Bukit Duri, dan Manggarai.

Selain jumlah rumah susun yang dibutuhkan, pendataan juga meliputi warga yang mempunyai surat tanah lengkap, tetapi berada di lahan yang akan dibebaskan untuk normalisasi Ciliwung.

"Warga yang punya surat lengkap dapat ganti rugi, tetapi yang menempati bantaran kali di lahan negara tidak dapat," katanya.

Sosialisasi penggusuran itu dilakukan lewat ketua RT dan RW. Sebagian penghuni bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri masih terus menolak rencana penggusuran ini.

Mereka mendirikan posko menolak penggusuran kendati rumah mereka terendam tiap Kali Ciliwung meluap.

Jadi kewajiban

Terkait penataan kota, termasuk pemenuhan kebutuhan rusunawa untuk tempat relokasi warga terdampak proyek pembangunan, kolaborasi antara pemerintah dan swasta diyakini bisa membantu warga miskin kota keluar dari lingkaran kemiskinan.