Ahok: Tutup Aplikasi Transportasi Itu Wewenang Menkominfo

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penutupan aplikasi transportasi bukan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ratusan sopir taksi, Senin (14/3/2016) ini, berdemo di Balai Kota.

Mereka menuntut penutupan aplikasi transportasi, seperti taksi Uber dan Grab Taxi.

"Kalau soal penutupan aplikasi, dia mesti ngomong dengan Menkominfo, bukan kami. (Penutupan aplikasi transportasi) itu wewenang Menkominfo," kata Basuki di Balai Kota, Senin.

Meski demikian, Basuki menyebut adanya transportasi berbasis aplikasi merupakan sebuah inovasi. Aplikasi muncul seiring dengan perkembangan zaman. Kemunculan aplikasi online itu pun sulit dicegah.

"Sama kayak adanya WhatsApp dan BlackBerry Messenger, boleh enggak kamu pakai itu? Kamu mau ke zaman Kantor Pos? Orang sudah pilih yang terbaik kok, tenang saja," kata Basuki.

Ia pun menyebut nantinya akan banyak sopir metromini yang berdemo jika Pemprov DKI Jakarta membeli banyak bus sedang.

Pemberian layanan yang lebih baik dibanding sebelumnya membuat warga akan beralih menggunakan transportasi umum lain.

"Yang penting pelayanan bagus, pembayaran sistem rupiah per kilometer. Memang begitu caranya, kami mengerti kok sopir taksi berdemo segala macam," kata Basuki. (Baca: Janji Uber di Indonesia, Urus Izin PMA dan Bayar Pajak)