Sentilan Mantan Ketua KPK untuk Ahok...

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun menyatakan ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap membuka peluang didukung partai politik.

Sejauh ini, dua partai politik mendukung Basuki, yakni Partai Nasdem dan Partai Hanura.

Menurut mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, seseorang yang menyatakan maju secara perseorangan atau independen dan turut mendapatkan dukungan dari partai politik merupakan suatu ambiguitas.

"Dari segi terminologi sendiri, itu menunjukkan ambiguitas. Kalau independen ya independen saja,” kata Busyro dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).

Busyro juga menilai bahwa mustahil partai politik mendukung Basuki atau Ahok tanpa adanya kepentingan tertentu. (Baca: Busyro Nilai Independensi Ahok di Pilkada DKI Ambigu)

Ia berpendapat, tidak ada partai politik yang memberikan dukungannya kepada calon kepala daerah dengan cuma-cuma.

"Parpol yang mendukung Pak Ahok misalnya Nasdem, dukungan itu pakai bayaran enggak? Nanti setelah kalau jadi. Ada parpol yang memiliki ideologi sedekah yang ikhlas? Ada enggak? Mendukung ikhlas tidak minta minta imbalan, ya enggak ada kan," sambung Busyro.

Mahar politik

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan perlunya mewaspadai "mahar" politik yang rawan terjadi menjelang pemilihan kepala daerah.

Menurut ICW, mahar politik kerap diberikan calon kepala daerah kepada parpol yang akan mengusungnya.

Hasil kajian ICW menyebutkan adanya calon kepala daerah yang memberikan mahar kepada parpol hingga Rp 15 miliar.

"Itu masih satu partai, belum lagi partai yang lain,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, Kamis (31/1/2016).

Donal menyebut, mahar yang diberikan kepada partai politik ini sering sekali memicu terjadinya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. (Baca juga: ICW Menyebut Calon Independen Sering Minta Bantuan Perusahaan "Leasing")

Sebab, menurut dia, saat menjabat nanti, si kepala daerah tersebut akan berupaya mendapatkan kembali modal yang dikeluarkannya untuk mahar politik.