Disdik Belum Terima Instruksi Ahok soal Pembatalan Penggusuran Rumah Guru

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku belum menerima instruksi dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terkait permintaan untuk membatalkan penggusuran rumah guru di Jalan Danau Limboto, Pejompongan, Jakarta Pusat.

"Sejauh ini kita belum terima," kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan Bowo Irianto kepada Kompas.com, Sabtu (23/4/2016).

Pernyataan itu dilontarkannya menanggapi pengakuan salah seorang guru yang mengaku sudah mengadu kepada Basuki atau Ahok.

(Baca: Guru yang Rumahnya Akan Digusur di Pejompongan Sudah Mengadu ke Ahok)

Guru itu mengaku puas karena menurut dia, Ahok memberi respon yang cenderung mendukung warga terkait rencana penggusuran ini.

Meski belum menerima instruksi, Bowo berjanji pihaknya akan mengkonfirmasi hal itu.

Ia pun memastikan penggusuran tidak dilakukan dalam waktu dekat.

"Tentunya tidak akan dilakukan sampai semuanya jelas," ujar dia.

Rumah-rumah guru yang akan digusur Jalan Danau Limboto, Pejompongan diketahui sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu.

Rumah-rumah itu kini ditempati oleh keluarga Selamat, Fariha, Deny Suteja, Idris, Carman, Luneto, dan TNS Panggabean.

Mereka merupakan guru yang menetap di daerah tersebut sekitar 40 tahun lalu.

"Dulu ini adalah kawasan rawa, tetaapi tidak ada sekolah di sini. Makanya ada tiga orang yg memikirkan edukasi lingkungan di sini yaitu Pak Selamet, Luneto, dan TNS Panggabean," ujar salah satu warga RT 21, Rumondang Nefolita saat ditemui, Jumat (22/4/2016).

Ketiga guru tersebut meminta kepada gubernur saat itu agar dibangun sekolah di lingkungan itu.

(Baca: Kelola Sekolah Puluhan Tahun, Para Guru Protes Rumahnya Mau Digusur Pemprov DKI)

Hingga akhirnya, sekolah-sekolah dibangun dan dikelola oleh ketiga guru tersebut. Sampai saat ini, beberapa sekolah memang berdiri berdekatan di kawasan itu.

Setelah sekolah dibangun, ketiganya kembali meminta izin menggunakan lahan negara untuk tempat tinggal mereka.

Mereka pun tinggal di lingkungan tersebut hingga sekarang. Sampai akhirnya, secara tiba-tiba mereka mendapatkan SP 1 yang isinya adalah perintah pengosongan. SP 2 pun turun tujuh hari setelahnya.