JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan pemerintah pusat menggelar operasi pasar dengan transaksi non-tunai.
Dengan demikian, menurut dia, bahan pokok bersubsidi yang dijual dalam operasi pasar tersebut hanya bisa dibeli pemegang kartu elektronik, yang terdata sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Sebetulnya kami lagi usul ke (pemerintah) pusat, bikin suatu sistem. Operasi pasar fokus ke (warga) yang punya kartu," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (31/5/2016).
(Baca juga: DKI Gelar Operasi Pasar Jelang Lebaran)
Ia juga menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta akan meluncurkan kartu multiguna bernama Jakarta One.
Kartu itu dapat digunakan untuk naik bus transjakarta, berbelanja di operasi pasar, dan lainnya.
Dengan kartu ini, ia berharap bisa mengantisipasi permainan spekulan. "Selama ini kami melakukan operasi pasar, enggak tahu yang beli siapa. Beras raskin juga begitu," kata Basuki.
Saat ini, lanjut dia, Presiden Joko Widodo tengah merencanakan penerapan transaksi non-tunai pembelian beras untuk keluarga sejahtera.
(Baca: Ahok: Operasi Pasar Bisa Buat Orang Jadi Kaya Raya)
Hanya warga pemilik kartu elektronik atau kupon saja yang nantinya bisa membeli beras tersebut.
"Ke depan, kami arahkan semua (transaksi) non-tunai. Enggak ada lagi operasi pasar," kata Basuki.