Nelayan Sebut Dampak Reklamasi Pulau G Lebih Parah dari Pulau F

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah nelayan Muara Angke di Penjaringan, Jakarta Utara, menyebut reklamasi Pulau G lebih berdampak buruk bagi mereka ketimbang reklamasi Pulau F. Hal itu disebabkan letak Pulau G berada di jalur perahu nelayan hingga kapal-kapal besar yang biasa hilir-mudik ke arah pelabuhan.

"Pulau G ini lebih parah, Mas. Perairan jadi dangkal, banyak kapal-kapal jadi enggak bisa lewat ke sini. Banyak lumpur juga sama bikin kotor, bekas pengurukannya pada lari ke sini," kata Pono (45), salah satu nelayan yang ditemui Kompas.com, Rabu (13/7/2016).

Pono menyebutkan, sebelum ada pulau hasil reklamasi, kedalaman air laut di sana bisa mencapai lima meter. Kini, kedalaman dekat pelabuhan hingga Pulau G hanya sekitar satu meter lebih. Hal itu diketahui dari tongkat milik nelayan yang sering dipakai saat melaut.

"Nih, kelihatan kan sudah makin dangkal, ini juga ada lumpurnya," tutur Pono sambil memperlihatkan tongkatnya yang dipendamkan ke laut.

Nelayan lain, Rokili (56), menilai keberadaan Pulau G telah mengganggu ekosistem laut di sana. Sejak pengerukan Pulau G dilakukan, ikan hingga hewan laut lainnya yang menjadi tangkapan nelayan mulai hilang.

"Dulu ada namanya ikan sembilan, hidupnya di dalam terumbu karang. Sekarang semuanya dikeruk, jadi daratan, lumpurnya pada nyebar di dalam. Ikan-ikannya otomatis pada kabur, dong," ujar Rokili.

Pulau F yang letaknya berdekatan dengan Pulau G disebut Rokili berawal dari empang. Lokasi Pulau F pun tidak dilalui oleh nelayan, sehingga dianggap tidak terlalu berdampak dan berpengaruh pada kegiatan mencari ikan.

"Pulau F agak jauh, yang berdampak itu tetap Pulau G ini, makanya kami dengan tegas menolak," ucap dia. (Baca: Penampakan Proyek Reklamasi Pulau G yang Dihentikan Rizal Ramli)

Proyek reklamasi Pulau G yang dikerjakan oleh PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk, telah dihentikan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Rizal menghentikan reklamasi Pulau G karena dianggap melanggar beberapa hal, seperti mengganggu lalu lintas kapal dan lokasi pulau yang dibangun di atas kabel milik PLN.