Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemalsuan Kartu BPJS di Koja Dilakukan Sejak 2014

Kompas.com - 04/08/2016, 19:40 WIB
David Oliver Purba

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Zaenal Abidin mengatakan pemalsuan kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang diduga dilakukan oleh mantan ketua salah satu RT di Koja, Jakarta Utara, sudah dilakukan sejak 2014.

Dari sejumlah informasi yang didapat Zaenal saat mendatangi Puskesmas Kecamatan Koja, Kamis (4/8/2016), diketahui bahwa oknum mantan ketua RT itu memang sudah lama menjadi calo pembuatan kartu BPJS.

Oknum tersebut sebelumnya sempat membuat kartu BPJS yang asli sebelum akhirnya pihak Puskesmas mengetahuinya sebagai calo pembuatan BPJS dan langsung melarangnya. Namun karena tergiur dengan bayaran yang didapat, oknum mantan ketua RT itu kemudian nekat memalsukan kartu BPJS dengan bayaran Rp 80.000 untuk satu warga.

"Dulunya dalam pengurusan (kartu BPJS) masih asli karena langsung mengurus BPJS kesehatan ke puskesmas, tapi karena terindikasi dia calo maka tidak mengizinkannya lagi untuk mengurus, jadi warga harus mengurus dirinya sendiri," ujar Zaenal, saat dihubungi, Kamis sore.

Zaenal menyampaikan, saat didatangi warga dan pihak puskesmas, oknum mantan ketua RT itu mengelak dituduh memalsuan kartu BPJS. Adapun istri oknum tersebut mengatakan bahwa mereka mendapatkan kartu BPJS langsung dari puskesmas.

Zaenal mengatakan, pada 2014, puskesmas masih belum diperkenankan membagikan kartu BJPS. Itu mengapa Zaenal yakin jika oknum mantan ketua RT tersebut telah melakukan pemalsuan.

"Puskesmas pada tahun 2014 belum membagikan kartu, tapi (dalam aturannya) nanti tahun 2015 baru puskesmas baru terlibat dalam pembagian kartu. Jadi disitu ketahuan," ujar Zaenal.

Karena kasus itu, oknum mantan ketua RT tersebut akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Warga berencana melaporkan oknum mantan ketua RT itu ke pihak berwajib.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) hari ini mendatangi Puskemas Kecamatan Koja karena ada laporan dugaan pemalsuan kartu BPJS. Setelah diselidiki ternyata benar di daerah itu telah beredar sejumlah kartu BPJS palsu. Ada tujuh kepala keluarga (KK) yang ditipu oleh oknum mantan ketua RT itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

Megapolitan
Ketua DTKJ Daftar Cawalkot Tangerang, Janjikan Integrasi Bus Tayo dengan KRL dan Transjakarta

Ketua DTKJ Daftar Cawalkot Tangerang, Janjikan Integrasi Bus Tayo dengan KRL dan Transjakarta

Megapolitan
Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Diserang Begal dengan Diterima Jadi Polisi

Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Diserang Begal dengan Diterima Jadi Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com