Berapa Banyak Pengurus RT/RW yang Aktif Melapor di Qlue?

JAKARTA, KOMPAS.com - Aplikasi laporan warga DKI Jakarta, Qlue, menampilkan berapa jumlah user atau penggunanya yang merupakan pengurus RT dan RW di Jakarta. Dari jumlah pengguna tersebut, Qlue juga memperlihatkan berapa pengguna atau pengurus RT/RW yang aktif melapor dibandingkan dengan yang tidak aktif melaporkan kondisi sekelilingnya.

"Kalau total pengurus (RT/RW) ada 32.693 orang. Mereka tergabung di Qlue sebagai user. Dari total user itu, user aktifnya hanya 28.154 orang," kata Marketing Communication Manager Qlue Elita Yunanda, kepada Kompas.com, Jumat (5/8/2016).

Elita menuturkan, dari data tersebut, maka jumlah pengurus RT/RW yang tidak aktif melapor di Qlue sebanyak 4.539 orang. Adapun jumlah pengurus RT/RW secara keseluruhan tadi dibagi ke dalam lima wilayah, dengan rincian 5.162 orang di Jakarta Utara, 8.657 orang di Jakarta Timur, 7.097 orang di Jakarta Barat, 5.027 orang di Jakarta Pusat, dan 6.750 orang di Jakarta Selatan.

Dari jumlah pengurus RT/RW yang tergabung dengan Qlue itu, terdapat total 2.057.289 laporan yang masuk di dalam Forum Kelurahan masing-masing wilayah. Bila melihat grafiknya, laporan dari pengurus RT/RW yang paling banyak ada di Jakarta Barat, disusul dengan Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat.

Data grafik jumlah laporan pengurus RT/RW di Qlue itu diambil dalam kurun waktu 1 sampai 31 Juli 2016 lalu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, pengurus RT/RW harus memiliki tanggung jawab atas insentif yang mereka terima tiap bulan. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah dengan melaporkan kondisi lingkungan melalui aplikasi Qlue.

Tiap bulan, pengurus RT mendapat insentif sebesar Rp 975.000 dan pengurus RW mendapat Rp 1,2 juta. Menurut Ahok (sapaan Basuki), mereka dipilih menjadi pengurus RT dan RW karena dianggap memiliki hati untuk mengurusi lingkungannya.

Jika ada masalah di lingkungan itu, Ahok mewajibkan mereka lapor melalui Qlue sehingga dapat diketahui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mana yang tidak bekerja dengan baik.