Saefullah Biarkan Lebaran Betawi Sarat Politik, Ahok Sarankan Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengundurkan diri. Dia berpandangan, Saefullah membiarkan perhelatan Lebaran Betawi dipergunakan untuk menyebarkan informasi agar mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berasal dari Betawi.

Selain itu, lanjut dia, Lebaran Betawi beberapa waktu lalu dipergunakan segelintir pihak untuk menyebarkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Makanya Pak Saefullah juga ya mundur saja kalau dia sebagai PNS membiarkan seperti itu. PNS kan disumpah tidak boleh SARA, enggak boleh melanggar UUD 45, dan Pancasila," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Pada Lebaran Betawi yang dilaksanakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, itu dihadiri oleh Saefullah dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Ahok yang biasanya rutin mengikuti Lebaran Betawi, absen pada perhelatan tahun ini.

Meski demikian, Ahok mengakui Saefullah tak menyampaikan hal apapun terkait isu SARA.

"Makanya saya enggak berhentiin Saefullah kan? Yang jadi masalah kan Bamus Betawi-nya, yang enggak boleh. Itu namanya penyalahgunaan jabatan," kata dia.

Ahok menegaskan akan menghentikan alokasi hibah bagi Bamus Betawi. Sebab, organisasi tersebut sudah bermain politik.

Menurut dia, organisasi manapun yang tak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 sudah sepantasnya tidak mendapat alokasi dana dari pemerintah. Adapun hibah yang biasa diterima Bamus Betawi Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar.

"Pakai mimbar Lebaran Betawi, maki-maki SARA, rasis, panitia harusnya melarang dong. Betul enggak? Terus, kumpul-kumpul bikin politik, jadi Bamus Betawi tujuannya menggolkan orang Betawi jadi gubernur, itu udah enggak bener itu," kata Basuki.