Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekda DKI: Kalau Yusril dan Saya Diberi Kesempatan, Pasti Tidak Akan Menyakiti Hati RT/ RW

Kompas.com - 11/09/2016, 18:50 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PWNU DKI Jakarta Saefullah mulai menebar janji-janji jika dia menjadi terpilih menjadi wakil gubernur DKI. Janji tersebut berkaitan dengan nasib RT dan RW di DKI Jakarta.

Saefullah menyampaikan hal itu saat menghadiri deklaeasi dukungan relawan untuk Yusril Ihza Mahendra. Saefullah mengatakan dia tidak akan menyakiti RT dan RW jika menjadi wakil gubernur berpasangan dengan Yusril.

"Saya ingat bapak saya sampai umur 60 tahun masih jadi Ketua RT dan saya Ketua RW hampir 26 tahun. Jadi kalau nanti terjadi, Bang Yusril sama saya diberi kesempatan sama Allah (jadi gubernur dan wagub), pasti tidak akan menyakiti hati RT dan RW," ujar Saefullah di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (11/9/2016).

Saefullah mengatakan RT dan RW merupakan komponen yang memiliki peran penting di masyarakat.

(Baca: Yusril Berharap Dicalonkan Bersama Saefullah pada Pilkada DKI 2017)

Menurut dia, kondisi Jakarta yang aman dan kondusif saat ini tidak lepas dari peran RT dan RW. Sehingga, pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang menyulitkan mereka.

"Ini tidak bisa kita abaikan," ujar Saefullah.

Saefullah tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai alasannya menyinggung RT dan RW. Hanya saja, beberapa waktu lalu, sempat terjadi perselisihan antara RT dan RW dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Para Ketua RT dan RW mengeluhkan kebijakan Basuki atau Ahok yang mewajibkan mereka melaporkan kondisi lingkungan melalui aplikasi Qlue. Jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan uang operasional. Para RT dan RW ini kini membentuk Forum RT dan RW.

Mereka sempat menyebarkan ajakan untuk mengumpulkan 3 juta KTP menolak Ahok. Bahkan, beberapa kali mereka mengajak warga membuat aksi penolakan ketika Ahok hadir ke wilayah tertentu di Jakarta untuk meresmikan sesuatu.

Ucapan Saefullah pun mendapatkan dukungan dari Yusril.

(Baca: Saefullah Biarkan Lebaran Betawi Sarat Politik, Ahok Sarankan Mundur)

Yusril mengatakan RT dan RW yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lapangan. Dia menyayangkan kebijakan Ahok yang menghilangkan tugas ketua RT dan RW dalam hal pembuatan KTP.

"Sehingga bikin KTP enggak usah lagi pakai pengantar RT dan RW, bisa langsung ke kelurahan," ujar Yusril.

Padahal, prosedur pembuatan KTP yang bisa langsung dibuat di kelurahan adalah untuk perpanjangan KTP. Sementara bagi yang ingin membuat KTP baru masih memerlukan surat pengantar.

Dalam acara deklarasi tersebut, kebetulan Forum RT dan RW juga hadir. Mereka bertepuk tangan ketika mendengar pidato Saefullah dan Yusril.

Kompas TV Yusril Klaim Didukung 4 Partai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com