Mayoritas Warga DKI Diyakini Tak Terpengaruh Isu SARA Saat Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, meyakini isu mengenai suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) hanya akan memengaruhi sebagian kecil warga pemilih di DKI Jakarta. Menurut Masykur, hal ini bisa dipetakan dari hitung-hitungan kekuatan partai politik.

"Di Jakarta kita kelompokkan jadi tiga lah. Yaitu nasionalis, religius, dan yang non keduanya, atau kekaryaan. Di kelompok religius bisa diwakili beberapa partai, katakan PKS, PAN, PPP, dan sebagian kecil PKB," kata Masykur, dalam diskusi bertema 'Pilkada sehat dan cerdas tanpa SARA' di Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Jika ditotal, gabungan kursi di DPRD dari keempat partai itu hanya 29 dari 106 kursi. Masykur mengatakan, jumlah 26 kursi itu bisa merepresentasikan sekitar sepertiga jumlah pemilih di DKI.

Masykur juga meyakini isu SARA yang kerap dijadikan alat serangan dalam kontestasi pilkada hanya ditujukan pada sepertiga pemilih di DKI tersebut. Sementara sisanya atau mayoritas pemilih di DKI, kata Masykur, diyakini sudah cukup rasional.

Masykur memberi contoh, jika lawan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memainkan isu SARA pada Pilkada DKI 2017, maka hal itu akan menjadi bumerang karena memicu kehilangan potensi dukungan dari mayoritas pemilih di Jakarta.

"Jadi 70 persen yang mestinya masih ingin memilih elite pilihannya, tapi karena mainan elite tersebut SARA, mereka jadi tidak memilih," kata Masykur.