Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pujian Ahok dan Sistem Gotong Royong PDI-P

Kompas.com - 25/10/2016, 09:44 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tak henti-hentinya melempar pujian kepada salah satu partai politik pengusungnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Saya kira, kami sangat berterima kasih ya kepada PDI-P. Mereka itu betul-betul gotong royongnya diutamakan," kata Ahok.

Pujian itu dilontarkan Ahok yang mengikuti rapat konsolidasi di kantor DPP PDI-P, Senin (24/10/2016) malam. Ahok yang bukan merupakan kader PDI-P ikut membaur bersama para anggota partai membahas strategi pemenangan dirinya bersama Djarot Saiful Hidayat, sebagai calon wakil gubernur.

Ahok mengapresiasi sistem gotong royong yang dianut oleh PDI-P. Setiap pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden, seluruh anggota fraksi PDI-P iuran mengumpulkan dana kampanye. Mulai dari anggota fraksi PDI-P dari DPR RI, DPRD DKI Jakarta, hingga pengurus PDI-P di tingkat terkecil.

"Intinya, ini perjuangan, bukan perjuangan soal Ahok-Djarot. Ini adalah perjuangan menegakkan semua, demokrasi. Ini yang menarik," kata Ahok.

Ahok memandang penting sumbangan dari kader PDI-P itu. Sebab, ia tidak mau mengeluarkan uang sepersenpun untuk berkampanye.

"Makanya mereka (kader PDI-P) bilang, 'Wah Pak Ahok kok senyum-senyum, enggak pernah capek?'. Saya bilang, 'Saya enggak pernah capek. Mungkin bapak ibu yang capek'," kata Ahok.

Gotong royong ala PDI-P

PDI-P mewajibkan tiap anggota fraksi di DPR dan DPRD DKI Jakarta untuk memenangkan pasangan calon Ahok-Djarot di tiap kelurahan di Jakarta. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI-P DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, sistem gotong royong tidak lagi dilakukan dengan patungan mengumpulkan uang tiap bulannya bagi pasangan calon.

"Setiap anggota dewan kan diberi tanggung jawab setiap kelurahan. Tentunya bagaimana memenangkan pasangan yang diusung partai di kelurahan itu dan itu menjadi tanggung jawabnya," kata Gembong.

Anggota DPR atau DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI-P wajib melaksanakan kegiatan di kelurahan terkait. Seperti contohnya mensosialisasikan program Ahok-Djarot, pertemuan, dan lain-lain.

"Acara itu dibiayai anggota yang ada di kelurahan itu, yang ditugaskan di situ," kata Gembong.

Dia mengatakan, tiap kelurahan hanya ada satu anggota dewan. Anggota fraksi PDI-P dari DPR RI dan DPRD DKI Jakarta tidak boleh bertemu di satu kelurahan yang sama. Dia mengatakan, kegiatan ini merupakan perwujudan gotong royong yang ditanamkan oleh PDI-P.

"Dana kampanye bagi PDI-P, kami enggak mengalokasikan mesti begini begini, karena PDI-P sifatnya gotong royong. Sehingga kami tidak membuat budget sekian," kata Gembong.

Kompas TV Hari Ini KPU DKI Resmi Umumkan Nama Cagub
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com