Memahami KJP dan KIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak dialokasikan bagi peserta didik di Jakarta menjadi polemik. Hal ini bermula saat calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengkritisi kebijakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur non aktif DKI Jakarta, yang kini menjadi pesaingnya pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Anies mengkritisi langkah Ahok yang menolak realisasi KIP di Jakarta dengan alasan peserta didik di Jakarta sudah memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Kartu Jakarta Pintar

Dikutip dari kjp.jakarta.go.id, KJP merupakan program untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, meluncurkan 3.013 KJP pada 1 Desember 2012 lalu. Secara simbolis, dia membagi-bagikan KJP di Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Dewasa (Yappenda) Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

KJP berisikan dana sebesar Rp 240.000, yang ditransfer dari Pemprov DKI Jakarta tiap bulannya kepada peserta didik yang kurang mampu. Peserta dapat menarik tunai dana tersebut melalui rekening Bank DKI untuk membayar sekolah, membeli peralatan sekolah, dan lainnya.

Seiring berjalannya program, dana yang terdapat di dalam KJP kerap disalahgunakan. Dana KJP yang seharusnya untuk pendidikan kerap disalahgunakan untuk membeli kebutuhan lain yang tidak perlu.

Setelah Jokowi menjadi Presiden RI, Ahok yang menjabat Gubernur DKI Jakarta mengambil sikap. Ahok membuat kebijakan KJP tidak bisa ditarik tunai Sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat mengawasi penggunaannya.

Peserta didik hanya bisa membeli peralatan sekolah di toko yang menyediakan electronic data capture atau EDC. Meski demikian, Ahok menetapkan seluruh pemegang KJP dapat membeli daging sapi dengan harga murah, sekitar Rp 35.000 perkilogram.

Kemudian pemegang KJP juga mendapat fasilitas naik transjakarta secara gratis.

(Baca: Mengapa Pemegang KJP Tidak Boleh Terima KIP?)