Memahami KJP dan KIP

Kartu Indonesia Pintar

Sama halnya dengan KJP, Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program gagasan Joko Widodo. Kali ini, gagasan Joko Widodo sebagai Presiden untuk diterapkan di seluruh kota di Indonesia.

Dikutip dari indonesiapintar.kemdikbud.go.id, program KIP merupakan jaminan pendidikan bagi peserta didik dari SD hingga SMA serta pendidikan non formal hingga program Paket C.

Peserta didik yang mendapat KIP adalah yang berasal dari keluarga kurang mampu atau dengan identitas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp 450.000 tiap tahunnya. Kemudian peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp 750.000 tiap tahunnya, dan peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp 1.000.000 tiap tahunnya.

Tak jauh berbeda dengan KJP, KIP dipergunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik. Seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.

Polemik KIP di Jakarta

Polemik muncul ketika Anies mempertanyakan kebijakan Ahok untuk tidak menyalurkan KIP kepada peserta didik di Jakarta. Anies mengatakan dirinya akan mengizinkan siswa DKI Jakarta untuk mendapatkan KIP dobel dengan KJP.

Sementara Ahok menganggap berlebihan jika peserta didik mendapat KJP dan KIP. Ia mengimbau agar KIP bagi DKI Jakarta disalurkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta angkat bicara perihal ini. Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan program KIP juga terealisasi di Jakarta.

"(KIP) dapat untuk anak Jakarta yang enggak punya NIK DKI (bukan warga DKI tapi sekolah di Jakarta)," kata Susi.

Meski demikian, Susi tidak menjelaskan detail jumlah siswa yang mendapat alokasi dana KIP. Di sisi lain, kata dia, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengusulkan anggaran sebesar Rp 3,04 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 untuk pelaksanaan program KJP.

Jumlah anggaran itu meningkat dari APBD DKI 2016. Ia menargetkan jumlah peserta didik yang menerima KJP tahun 2017 lebih besar dibanding tahun ini.

"Tahun depan targetnya ada 761.000-an calon penerima KJP. Sedangkan tahun ini ada 692.000-an penerima KJP," kata Susi.