Ahok Pertanyakan Pemberian Rp 2,5 Miliar untuk Bamus Betawi di Akhir 2016

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempertanyakan keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang tetap memberikan dana hibah untuk Badan Musyawarah Betawi dalam APBD Perubahan 2016.

Jumlahnya diketahui mencapai Rp 2,5 miliar. Menurut Ahok, tahun 2016 hanya tinggal tersisa satu bulan sehingga ia menilai kebijakan memberikan dana itu tidak tepat.

"Buat apa lagi sudah akhir tahun? Ada Rp 2,5 miliar. Ini sudah tinggal satu bulan mau kegiatan apa?" ujar Ahok di Kantor PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

(Baca: Ahok Ingin Dana Hibah Bamus Betawi Diaudit)

Saat masih aktif menjadi gubernur, Ahok mencoret alokasi anggaran untuk Bamus Betawi, baik dalam APBD Perubahan 2016 maupun APBD 2017.

Namun, saat ia sudah cuti, anggaran untuk Bamus Betawi ternyata dimasukkan oleh Sumarsono. Rinciannya, Rp 2,5 miliar dari APBD Perubahan 2016 dan Rp 5 miliar dari APBD 2017.

Ahok menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan Sumarsono itu. Ahok menilai, jika bertujuan untuk pengembangan budaya, seharusnya dana hibah diberikan ke sanggar-sanggar yang ingin mengikuti lomba di luar negeri.

Khusus untuk pengembangan budaya Betawi, Ahok menyatakan lebih setuju jika dana digelontorkan untuk mengembangkan perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Ahok menilai, selama ini kegiatan yang tampak dilakukan Bamus Betawi hanyalah mengadakan Lebaran Betawi. Bagi Ahok, penyelenggaraan Lebaran Betawi sebenarnya bisa dilakukan dinas terkait.

"Kalau kita bikin Festival Kemang segala macam, itu masih minta uang enggak sama toko-toko yang ada di pinggir. Lapak-lapak disewain, enggak? Kalau begitu, enggak perlu anggaran dong," ujar Ahok.