Bawaslu DKI Serahkan Proses Hukum Buron Penghadang Djarot ke Penyidik

JAKARTA, KOMPAS.com - Bawaslu DKI menyerahkan proses hukum tersangka penghadang kampanye calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada penyidik Polda Metro Jaya.

Orang yang diduga menghadang Djarot, Rudy Nurochman Kurniawan, telah ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Desember 2016 namun melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 16 Desember 2016 lalu.

"Ranahnya di penyidik semua. Itu penyidik yang tahu. Ini kan sudah diserahkan ke polisi (dari Bawaslu DKI). Polisi melakukan penyidikan, sudah dimasukkan daftar DPO," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Muhammad Jufri saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/12/2016).

Jufri mengatakan, penanganan kasus Rudy saat ini merupakan domain antara penyidik dan jaksa. Kedua pihak itulah yang berkoordinasi untuk menindaklanjuti proses hukum yang seharusnya disidik selama 14 hari setelah berkas diserahkan dari Bawaslu DKI.

Namun, batas waktu 14 hari tersebut telah habis dan Rudy masih belum ditemukan untuk diperiksa.

"Apakah sudah dilaporkan ke jaksa (oleh penyidik), jaksa kembalikan berkasnya lagi, saya belum tahu. Karena itu antara polisi dan jaksa, antara penyidik dengan penuntut," kata Jufri.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti sebelumnya mengatakan, pihaknya akan rapat bersama kepolisian dan kejaksaan (tim sentra gakkumdu) untuk menindaklanjuti kasus Rudy yang DPO.

Mimah juga menyebut tim sentra gakkumdu akan melihat ada tidaknya potensi Rudy melakukan tindak pidana umum menghalangi proses penyidikan apabila tindak pidana pemilu tidak terpenuhi karena waktu penyidikan seharusnya telah kedaluwarsa.

Rudy diduga melanggar Pasal 187 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada karena menghalangi kampanye. Jika terbukti, Rudy terancam hukuman minimal 1 bulan dan maksimal 6 bulan dan/atau denda Rp 600.000 hingga Rp 6.000.000.