Oknum Kelurahan yang Terlibat Pungli terhadap PLH Juga Tak Dapat TKD 3 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Camat Cilandak Tomy Fudihartono mengatakan, sanksi untuk oknum Kelurahan Pondok Labu yang melakukan pungutan liar terhadap pekerja harian lepas (PHL) tidak hanya diberhentikan dari jabatannya.

Oknum tersebut juga tidak akan mendapatkan tunjangan kinerja daerah (GKJ) selama 36 bulan.

"Sanksinya jadi dicopot dari jabatan sama tidak menerima TKD selama 36 bulan. Itu rekomendasi dari Inspektorat DKI," ujar Tomy ketika dihubungi, Selasa (24/1/2017).

(Baca juga: PHL Jatinegara yang Diputus Kontraknya Bisa Jadi Pengganti)

Tomy mengatakan, saat ini SK pemberhentian jabatan masih diproses. Menurut dia, praktik pungli seperti ini baru pertama kali terjadi di Kelurahan Pondok Labu.

Oknum tersebut juga baru melakukan pungli satu kali. "Kalau kejadian ini sih baru pertama kali. Langsung ketahuan karena PHL yang ngasih langsung lapor. Dia lapor juga karena enggak lulus kan akhirnya," ujar Tomy.

Oknum Kelurahan Pondok Labu yang melakukan pungli tersebut menjabat sebagai kepala seksi sarana dan prasarana dan berinisial MS.

Informasi tersebut merupakan temuan dari tim pencari fakta perekrutan PHL di Jakarta. MS meminta uang sebesar Rp 400.000 kepada masing-masing PHL.

(Baca juga: BKD DKI Telusuri Alasan Oknum Kelurahan Lakukan Pungli terhadap PHL)

Berdasarkan temuan tim pencari fakta, ada lima PHL yang dimintai uang oleh MS. Total uang yang diambil MS sebesar Rp 2 juta.

Kelima PHL tersebut diimingi bisa melanjutkan kontrak jika membayar sejumlah uang tersebut.

Meski sudah memberikan uang kepada MS, ternyata tidak semua PHL diterima kembali dan dilanjutkan kontraknya.

Ada satu orang yang tidak memenuhi syarat. Satu orang itu tidak bisa kembali bekerja meski sudah memberi uang kepada MS.