Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara KPU DKI Jakarta Fasilitasi Pemilih Disabilitas pada Pilkada 2017

Kompas.com - 03/02/2017, 07:00 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan sejumlah persiapan yang diperlukan menjelang pemungutan suara pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Salah satunya persiapan untuk memfasilitasi pemilih disabilitas. Dilansir dari laman resmi KPU DKI Jakarta, www.kpujakarta.go.id, jumlah pemilih disabilitas pada Pilkada DKI 2017 sebanyak 5.371 orang.

Rinciannya, 1.509 pemilih merupakan penyandang tunadaksa, 587 pemilih tunanetra, 673 pemilih tunarungu, 1.378 pemilih tunagrahita, dan 1.224 penyandang disabilitas lainnya.

Komisioner KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan, pemilih disabilitas akan diperlakukan sama seperti pemilih lainnya. Namun, mereka akan mendapatkan prioritas.

"Mohon pemakluman dari yang lain, untuk disabilitas, lansia, dan ibu hamil, akan kami dahulukan untuk dapat menggunakan hak pilihnya," ujar Betty di Kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

(Baca juga: Bagaimana Kinerja KPU, Bawaslu, dan Polisi pada Pilkada DKI 2017?)

Kemudian, KPU DKI Jakarta menyediakan template braille yang akan digunakan untuk pemilih tunanetra.

Di setiap TPS disediakan satu template braille berbentuk amplop. Surat suara akan dimasukkan ke dalam template tersebut sehingga memudahkan pemilih mencoblos pilihan mereka.

Selain itu, KPU DKI Jakarta akan mendesain TPS yang ramah penyandang disabilitas, misalnya untuk pengguna kursi roda, KPU DKI mendesain lebar pintu masuk TPS minimal satu meter.

Dengan demikian, para pengguna kursi roda bisa masuk ke dalam TPS secara mandiri.

KPU DKI juga akan menyiapkan formulir C3, yakni formulir pendampingan apabila pemilih disabilitas membutuhkan bantuan di dalam bilik suara.

Formulir C3 ini diisi oleh pihak yang mendampingi untuk memastikan bahwa mereka tidak akan membocorkan pilihan pemilih disabilitas yang didampingi. Apabila pihak pendamping membocorkannya, mereka dapat dipidana.

"Mereka dapat menggunakan form C3, surat pendamping dari mereka yang anggap nyaman untuk masuk ke bilik suara. Karena tidak semua tunanetra bisa baca braille atau tidak dapat melipat kembali karenanya dia butuh pendampingan," kata Betty.

(Baca juga: KPU DKI Data Pemilih yang Hilang Ingatan dan Penyandang Disabilitas)

Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2017 akan berlangsung pada 15 Februari 2017, atau kurang dari dua pekan lagi. 

Sebelum masa pemungutan suara, akan ada masa tenang selama tiga hari, yakni 12-14 Februari 2017.

Selama masa tenang, tidak boleh ada aktivitas kampanye yang dilakukan pasangan calon. Sebab, kampanye terakhir dilakukan pada 11 Februari 2017.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com