Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi 112 yang Akhirnya Disepakati di Istiqlal...

Kompas.com - 10/02/2017, 08:38 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi 112 atau 11 Februari 2017 yang digagas sejumlah kelompok keagamaan mendapat perhatian besar dari pemerintah.

Pada Kamis (9/2/2017) sore, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menerima pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Munarman, dan Bachtiar Nasir dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) di rumah dinas Wiranto, Jalan Denpasar Nomor C3/9, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan itu, Rizieq dan beberapa ulama menjelaskan kepada Wiranto bahwa GNPF-MUI tidak jadi menggelar long march pada empat hari menjelang pilkada serentak itu. Sejumlah ormas Islam itu mengarahkan massa mereka menggelar shalat subuh bersama di Masjid Istiqlal Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan tausiah.

"Kami akan berdoa untuk negeri, lalu dilanjutkan tausiah yang menyejukkan hati," kata Ustaz Bachtiar Nasir.

Aksi unjuk rasa dari Monas ke Bundaran HI yang semula direncanakan, disebut Rizieq telah bergeser sesuai dengan inisiatif para ulama. Rizieq menimpali, pihaknya tidak ingin niat baik massa shalat subuh untuk mendoakan negeri dimanfaatkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang pada tanggal yang sama menggelar kampanye terakhir.

"Kami tidak mau terjebak dua pasangan calon ini," ujar dia. (Baca: Polisi dan FPI Sepakat Aksi 11 Februari Dipusatkan di Istiqlal)

Sebelum mengklarifikasi isi kegiatan 112 ini, polisi bertindak lebih dahulu dengan memutuskan pelarangan terhadap aksi jalan kaki itu. Massa diminta berkonsentrasi pada kegiatan ibadah di Istiqlal.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menyampaikan, alasan pelarangan keluar dari analisis intelijen kepolisian terkait keamanan dan ketertiban umum jika aksi jalan kaki itu tetap digelar. Iriawan meminta penggagas acara mengikuti aturan ini.

"Ada beberapa kelompok yang sudah sepakat dengan kami untuk tidak turun dan ke Istiqlal di antaranya FPI, tapi ada beberapa kelompok yang belum," kata Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/2/2017).

Meski mengizinkan massa berkumpul di Istiqlal, Iriawan tetap mengingatkan agar massa mengisi kegiatannya dengan ibadah alih-alih melancarkan agenda politiknya. Ini merupakan permintaan dari imam besar dan pengurus Masjid Istiqlal.

Iriawan meminta tidak ada pembahasan soal ajakan memilih pemimpin Muslim dalam kegiatan ini.

"Sudah disampaikan sama imam besar enggak boleh ada kaitannya dengan politis, agama tidak boleh dicampur aduk dengan politik. Imam besar masjid sudah menyampaikan," kata Iriawan. (Baca: Polisi Ungkap Pesan Khusus Pengurus Istiqlal untuk Peserta Aksi 112)

Kompas TV Aksi 411 dan 212 Jadi Sorotan di Penghujung 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com