Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pokoknya Tak Rela Golput! Satu Suara Itu Berarti untuk Jakarta"

Kompas.com - 15/02/2017, 14:07 WIB
Silvita Agmasari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana TPS 36 di Rusun Marunda, Kecamayan Cilincing, Jakarta Utara sampai pukul 11.00 WIB masih berjalan tertib. Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB, suasana di TPS menghangat karena banyak penghuni rusun yang namanya tak terdaftar di TPS setempat.

"Ini pengurusnya bagaimana, empat bulan masa kampanye sampai hari H masih tak beres juga, tak tedaftar," kata Arifin penghuni Rusun Marunda, Rabu (15/2/2017).

Arifin yang telah tinggal di Rusun Marunda selama delapan bulan mengaku tak menerima surat undangan untuk memilih. Namanya dan istri bahkan tak terdaftar di daftar pemilih pilkada tahun ini.

"Ini kartu keluarga saja baru keluar kemarin sore. Saya tak ikhlas kalau golput. Saya lahir, tinggal, dan menempuh pendidikan di Jakarta. Saya warga Jakarta!" Kata Arifin.

Serupa dengan Arifin ada lebih dari 50 orang berdiri di depan pintu TPS 36 yang mengaku namanya tak terdaftar. Mereka menuntut panitia TPS untuk mendapat hak suara.

Suasana menjadi semakin ricuh, lantaran aspirasi penghuni Rusun Marunda belum digubris panitia.

"Pokoknya tak rela golput, satu suara itu berarti buat Jakarta! Apalagi ini ratusan suara," teriak salah satu penghuni pada panitia.

Panitia yang tersulut amarah sampai menggebrak meja. Pukul 13.30 WIB, panitia mengumumkan hanya mengakomodir 20 (suara), disambut protes penghuni rusun yang namanya belum terdaftar.

Kompas.com/Silvita Agmasari Suasana Pilkada DKI 2017 di Rusun Marunda, Rabu (15/2/2017). Warga protes karena namanya tak terdaftar di TPS setempat.
Hingga saat ini suasana di TPS 36 Rusun Marunda masih ricuh.

"Sesuai aturan KPU sebenarnya tadi jam satu sudah habis. Karena kita legowo kita beri 20 suara. Sekarang kita mulai saja perhitungan suaranya," kata panitia.

Sampai akhir, Pak Arifin dan puluhan orang lainnya tak dapat menyumbangkan suaranya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. (Baca: Penghuni Rusun Marunda Antusias Ikuti Pemungutan Suara)

Kompas TV Lantas aturan-aturan seperti apa yang tergolong sebagai pelanggaran di hari tenang dan sejauh mana temuan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta soal pelanggaran selama proses pilkada? Kompas Petang akan berbincang dengan anggota Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufrii.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com