JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak warga penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada saat Pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/2/2017).
Peristiwa itu kemudian memunculkan informasi yang menyebut ada upaya untuk memaksa warga agar golput. Ketua RW di Rusunawa Rawa Bebek, Muhammad Rais menjelaskan penyebab banyaknya warga yang tidak bisa memilih.
Menurut dia, warga yang tidak bisa memilih adalah mereka yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun ngotot ingin mencoblos pada pagi hari.
Menurut Rais, sesuai peraturan, warga yang tak masuk DPT namun berdomisili di wilayah berdirinya tempat pemungutan suara (TPS) tetap bisa memilih. Mereka masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Rais menyatakan, syarat untuk menjadi DPTb adalah membawa E-KTP dan KK ke TPS. Hanya saja, DPTb baru bisa memilih pada satu jam terakhir masa pencoblosan, yakni dari pukul 12.00-13.00 WIB.
Hal itulah yang disebut Rais tak dipatuhi oleh banyak warga Rusunawa Rawa Bebek yang tak masuk DPT.
"Kan ada aturan jam 12.00 sampai jam 13.00. Kalau mau jam 08.00 pasti kita tolak. Enggak boleh. Tapi mereka maunya pagi dengan asumsi kerja," kata Rais saat ditemui Kompas.com, di Rusunawa Rawa Bebek, Kamis (16/2/2017).
Menurut Rais, di Rusunawa Rawa Bebek tercatat ada 1.200 orang yang tergolong sudah layak untuk pemilih. Mereka tersebar di enam RT. Jumlah TPS di Rusunawa Rawa Bebek saat hari pencoblosan sendiri ada dua tempat, masing-masing TPS 140 dan 141.
Meski ada 1.200 orang yang tergolong sudah layak untuk pemilih, Rais menyebut hanya ada sekitar 710 orang yang masuk DPT. Dari jumlah tersebut, 412 terdaftar di TPS 140, sedangkan 298 lainnya di TPS 141.
"Itupun enggak datang semua. Hanya setengahnya," ujar Rais. (Baca: Ketua RW Rusun Rawa Bebek Sesalkan Warga Tak Proaktif Dapatkan Hak Pilih)
Sulit didata
Khusus untuk yang tak masuk DPT, Rais menyebut mereka adalah warga yang sebelumnya sulit didata karena jarang menempati unit rusunnya. Menurut Rais, kebanyakan warga Rusunawa Rawa Bebek yang jarang menempati unit rusun adalah para anak dari penghuni utama yang sudah memiliki keluarga sendiri.
"Satu rumah (unit) biasanya bisa sampai 3 KK. Kerena tempatnya enggak muat, mereka keluar nyari kontrakan yang dekat dengan tempat kerjanya. Tapi karena jarang di rusun, gimana mau datanya?" ujar Rais.
Rais menyatakan pihaknya bukannya tak ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Rais, dirinya dan para petugas dari KPU rutin menyosialisasikan mengenai Pilkada DKI 2017 kepada warga. Bagi warga yang belum terdaftar, mereka diminta untuk segera melapor.
Namun, kondisi tersebut disebut Rais banyak tak dilakukan oleh warga Rusunawa Pulogebang.
"Tapi kenapa ada berita mereka dipaksa golput. Itu yang saya gondok di hati. Padahal sampai kita dua bulan full mendata. Tapi gimana mau data kalau orangnya enggak pernah ada," ucap Rais.