Pengadaan Rusun Lambat, Ahok Ingin Beri Uang Pinjaman untuk Warga Bukit Duri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pembebasan lahan harus dilanjutkan di kawasan Bukti Duri agar normalisasi bisa terus berjalan.

Dengan demikian, Pemprov DKI harus menyiapkan rusun untuk warga yang terdampak normalisasi itu. Namun, pengadaan rusun saat ini berjalan lambat.

Basuki atau Ahok memiliki ide untuk memberikan uang pinjaman terlebih dahulu untuk warga agar pindah dan mencari kontrakan.

"Kami pikir apa kasih uang pinjam dulu, karena kalau menunggu rusun, ini (normalisasi) engga jalan-jalan ini," ujar Ahok.

Ahok mengatakan dia harus mencari dasar hukum pemberian uang pinjaman itu. Jika memang tidak ada, maka ide itu batal dilakukan. Mau tidak mau, warga harus menunggu rusun jadi terlebih dahulu. Normalisasi pun jadi tidak bisa dilakukan.

"Kalau enggak bisa (kasih uang pinjaman) ya harus tunggu rusun dulu," ujar Ahok.

Ahok mengatakan sebenarnya warga sudah tahu bahwa bangunan mereka harus dibongkar. Meski dijelaskan, tidak ada warga yang ingin direlokasi.

"Siapa sih yang suka pindah rumah? Saya saja enggak suka pindah rumah kok," ujar Ahok. (Baca: Mengapa Kampung Pulo dan Bukit Duri Masih Dilanda Banjir?)

Namun, hal itu tetap harus dilakukan demi keberhasilan normalisasi sungai. Selain itu, kata Ahok, risiko warga terjangkit penyakit TBC di Bukit Duri juga begitu tinggi. Hal ini karena permukiman di sana begitu lembab dan padat.

Ahok mengatakan mereka harus segera pindah agar penyakit TBC tidak terus menyebar.

"Laporan dari kepala puskesmas, tingkat TBC paling banyak ini," ujar Ahok.