Pemprov DKI Buka Kemungkinan Jalur MRT Fase II hingga Pulau Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, luas lahan di Ancol Timur ternyata tidak cukup untuk membangun depo mass rapid transit (MRT). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun membuka kemungkinan untuk memperpanjang jalur MRT fase II hingga pulau reklamasi.

"Kalau enggak bisa (di Ancol Timur) rencananya mau kami perpanjang lagi sampai pulau reklamasi, itu milik Ancol juga, Pulau K dekat," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (16/3/2017).

Saefullah mengatakan, lahan yang tersedia di Ancol Timur ternyata hanya empat hektar. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk telah menjual 4 hektar lahan lainnya. Depo MRT belum tentu bisa dibangun di atas lahan seluas 4 hektar.

Saefullah mengatakan, perpanjangan jalur MRT hingga pulau reklamasi justru lebih mudah. Sebab, di sana Pemprov DKI memiliki jatah lahan seluas 30 hektar. Jarak Ancol Timur ke pulau tersebut juga hanya 1 kilometer.

Hal itu diketahui setelah rapat koordinasi Pemprov DKI dengan PT MRT Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

"Jarak antara Ancol Timur ke pulau K tidak terlalu jauh kok, hanya 1 km. Kalau di pulau itu Pemprov DKI punya jatah lahan juga cukup luas," kata Saefullah.

PT MRT Jakarta dan PT Pembangunan Jaya Ancol sebelumnya sudah menandatangani nota kesepahaman terkait perpanjangan jalur MRT fase II dari Bundaran HI hingga Ancol Timur. Penandatanganan dilakukan Presiden Direktur PT MRT Jakarta William Sabandar dan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Paul Tehusijarana serta disaksikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Perpanjangan rute hingga Ancol Timur itu dilakukan karena pembangunan depo di Kampung Bandan tidak memungkinkan. PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemegang konsesi lahan di Kampung Bandan sudah menjalin komitmen kerja sama dengan pihak lain.