Soal Rencana Pembubaran HTI, Sandiaga Bilang "Itu Politik Dewa-dewa"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Salahuddin Uno, enggan berkomentar soal rencana pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Saya sama sekali enggak punya kompetensi untuk berkomentar," ujar Sandiaga di Posko Sandi Uno di Jalan Melawai nomor 16, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

(Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Tak Keluarkan SP untuk Bubarkan HTI)

Sandiaga tampaknya tak ingin memberikan komentar yang nantinya justru menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Itu politik dewa-dewa-lah," ujar Sandiaga sembari tertawa terbahak. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan menempuh jalur hukum untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan HTI.

Jalan ini ditempuh karena pemerintah menilai, kegiatan HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD (Undang-undang Dasar) 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

(Baca juga: Pemerintah Didesak Jelaskan Bukti HTI Anti-Pancasila)

Kabar ini sontak menyedot perhatian khalayak. Terlebih lagi, momentumnya berentetan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang oleh sejumlah kalangan dituding bermuatan SARA.

Langkah ini juga dilakukan tak berjeda waktu lama dengan kembali mencuatnya slogan-slogan soal asas Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia.