Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menimbang Rencana Anies-Sandiaga Melepas Saham Bir Milik Pemprov DKI

Kompas.com - 31/05/2017, 11:52 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur-Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno berencana menjual saham bir milik Pemprov DKI Jakarta di salah satu perusahaan bir ternama PT Delta Djakarta Tbk.

Hal itu rencananya dilakukan Anies-Sandiaga setelah keduanya resmi dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Adapun alasan mengapa pasangan ini akan melepas saham tersebut karena merasa janggal jika Pemprov DKI memiliki saham yang tidak berkepentingan langsung dengan kebutuhan warga Jakarta.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengatakan, soal alasan yang disampaikan Anies-Sandiaga itu, Pemprov DKI melalui Asisten Perekonomian DKI Jakarta dan Badan Pembinaan (BP) BUMD mengevaluasi terlebih dahulu apakah saham yang dimiliki Pemprov DKI berkepentingan langsung dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.

Sedangkan syarat lainnya, lanjut Saefullah, jika ingin menjual saham itu ialah jika dividen yang didapatkan tidak menguntungkan untuk kas daerah.

Lalu berapa besar dividen yang didapatkan Pemprov DKI selama memiliki saham di perusahaan bir itu?

Data yang didapatkan Kompas.com dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, sejak 2010, dividen yang didapatkan dan distor ke kas Pemprov DKI mencapai puluhan miliar.

Pada 2010 dividen yang didapatkan sebesar Rp 39,8 miliar, sedangkan pada 2011, 2012, 2013 hingga 2014 terus meningkat secara berurutan yaitu sebesar Rp 44,1 miliar, Rp 46,2 miliar, 48,3 miliar, dan Rp 50,4 miliar.

Memasuki 2015 dividen turun menjadi Rp 25,2 miliar. Angka yang sama juga didapatkan pada 2016. Kepala BKPAD Heru Budi Hartono mengatakan, dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, dividen yang dihasilkan dari kepemilikan saham di PT Delta Djakarta terbilang cukup baik.

"Dari sekian banyak BUMD, ya cukup bagus," ujar Budi kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Mengutip Kontan.co.id pada 3 Mei 2017, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio meminta Anies-Sandiaga untuk tidak membicarakan hal itu sebelum benar-benar menjabat sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Baca: Sandi Akan Lepas Saham Bir Milik Pemprov DKI Usai Dilantik Jadi Wagub

Ia mengatakan hal itu bisa mempengaruhi pergerakan pasar. Bahkan, jika hal tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka akan ada sanksi yang menanti.

Sanksi yang akan dikenakan bisa bermacam-macam, seperti sanksi administrasi, denda, maupun peringatan tertulis.

Tito menambahkan, jika memang pemerintah DKI Jakarta akan menjual saham DLTA, maka harus diumumkan secara resmi. Karena setiap penjualan dan pembelian yang ada di bursa, selalu ada mekanisme yang harus dilalui.

"Apalagi pemerintahannya belum ada, jadi jangan dulu dong. Karena hal itu mempengaruhi pasar. Pada prinsipnya, siapa pun yang punya kuasa atau pemegang saham utama, tidak boleh membuat suatu guncangan yang mempengaruhi pasar," kata Tito.

Halaman:


Terkini Lainnya

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com