Wacana Pelarangan Motor di Jalan Margonda Dipertanyakan

Mereka masih mempertanyakan wacana ini jika nantinya diterapkan. Kepala Dishub Kota Depok Gandara Budiana mengatakan, salah satu poin yang mereka pertanyakan adalah jalur alternatif bagi pengguna motor apabila pelarangan motor diterapkan di Jalan Margonda.

"Kita kan harus memberi alternatif bagi warga masyarakat pengguna sepeda motor yang ke arah Jakarta. Terus pembatasannya seperti apa ini kita belum tahu kejelasannya seperti apa," kata Gandara kepada Kompas.com, Rabu (9/8/2017).

Menurut Gandara, pada dasarnya, Dishub Kota Depok masih harus mendiskusikan rekomendasi dari BPTJ tersebut kepada seluruh otoritas terkait yang ada di Kota Depok.

"Kami masih harus membahas dulu yang terbaik bagi Depok seperti apa. Kalau itu dibatasi kira-kira akan seperti apa," ujar Gandara.

Sebelumnya, BPTJ mengeluarkan rekomendasi perluasan pelarangan motor di sejumlah jalan di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya, salah satunya di Jalan Margonda, Depok.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, adanya wacana perluasan pelarangan sepeda motor di Jakara dan sekitarnya dilatarbelakangi adanya kajian biaya transportasi dan angka kecelakaan di daerah-daerah tersebut.

"Dampak ekonomi dari pembatasan sepeda motor di Jabodetabek cukup signifikan. Kami sudah ada kajian secara akademisnya penurunan biaya transportasi bisa mencapai triliunan. Belum lagi dampak kecelakaan dan kemacetan juga bisa berkurang," kata Bambang di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2017).

Berdasarkan kajian yang dilakukan BPTJ, biaya transportasi yang bisa dihemat dari penerapan area pelarangan sepeda motor di beberapa jalan di Jakarta dan kota-kota sekitarnya mencapai Rp 21,2 triliun dalam kurun waktu 2018-2038.

Sementara itu, jumlah kecelakaan yang diprediksi akan berkurang mencapai 1,12 persen tiap tahun, atau setara dengan 6.573 kecelakaan.