Penjualan Mobil Tak Lapor Samsat, Perusahaan Rental Tersangkut Kasus

"Tahun 2016 kami dua kali dihubungi polisi karena katanya ada kendaraan atas nama perusahaan kami yang digunakan untuk membobol mesin ATM dan perampokan," kata Angga, Rabu (23/8/2017).

Padahal, kata dia, setiap melakukan transaksi jual beli mobil, pihaknya menerbitkan surat pelepasan kendaraan, pertanda pihaknya tak bertanggung jawab lagi atas mobil tersebut, termasuk terkait pembayaran pajaknya.

Kanit Samsat Jakarta Barat, AKP Beddy Suwendy mengatakan, berbahaya jika pihak perusahaan rental tak segera melaporkan transaksi jual beli mobil tersebut kepada pihak Samsat.

"Walaupun sudah terbit surat pelepasan kendaraan, kalau tidak dilaporkan ke Samsat maka tidak akan ada pemblokiran nama wajib pajak. Ini akan sangat membahayakan perusahaan tersebut," kata dia di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (23/8/2017).

Baca: Perusahaan Rental di Jakbar Jual 86 Mobil yang Pajaknya Belum Dilunasi

Ia mengatakan, jika pemblokiran nama wajib pajak dilakukan, pihak pembeli mau tidak mau melakukan upaya balik nama.

"Kalau tidak balik nama, ya tidak bisa pajak lagi. Jadi perusahaan penjual bisa aman kan. Garatis kok pemblokiran itu, jadi harus aktif" tambah dia.

PT Dharma Kumala Utama menyatakan telah menjual ratusan mobil yang saat ini masuk kategori belum daftar ulang (BDU) atau belum membayar pajak Samsat Jakarta Barat. Berdasarkan data BPRD, di perusahaan itu terdapat 86 unit mobil yang belum membayar pajak dengan total mencapai Rp 152.532.400.

"Jadi mobil-mobil yang ada di daftar itu seharusnya sudah bukan atas nama perusahaan kami karena kami telah menjualnya," kata Angga saat didatangi petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta.