Salin Artikel

"Warisan" Ahok yang Terancam Gagal Dieksekusi Wali Kota Tahun Ini...

Pekerjaan yang ditugaskan Ahok kepada para wali kota yakni melakukan pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dengan masing-masing anggaran Rp 50 miliar untuk setiap kota.

Namun, anggaran untuk pengadaan lahan RPTRA itu dihapus dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Alasannya, jajaran wali kota salah memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening.

Baca: Syarif: Kalau Ahok Masih Menjabat, Dimarahi Semua Wali Kota Ini

Selain itu, jajaran wali kota juga masih menunggu regulasi agar mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan lahan.

"Untuk RPTRA, kami udah siap ada enam lokasi, anggarannya pun. Legislasinya ada kewenangan dari wali kota, kalau enggak ada, ya kami enggak bisa melaksanakan," kata Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi dalam rapat, Kamis (24/8/2017).

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mempermasalahkan penghapusan anggaran tersebut dalam rapat kemarin.

Menurut Syarif, apabila Ahok masih menjadi gubernur, Ahok akan marah saat mengetahui para wali kota gagal merealisasikan pengadaan lahan itu.

"Ini karena sudah tidak ada Pak Gubernur yang lama. Kalau Pak Ahok masih (menjabat), saya yakin dimarahi semua wali kota ini," ujar Syarif.

"Ini preseden buruk, bahwa perencanaan yang buruk kemudian setelah pemegang kebijakan tidak ada, lempar barang, tahu-tahu tidak dilaksanakan, kemudian dicarilah alasan nomenklatur salah," kata Syarif.

Baca: Pengadaan Lahan RPTRA Terancam Gagal Dieksekusi pada 2017

Terancam gagal dieksekusi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pengadaan lahan RPTRA tersebut terancam gagal dieksekusi pada 2017 karena anggarannya dimatikan.

DPRD DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada eksekutif sampai hari ini, Jumat (25/8/2017), untuk memperbaiki perencanaan dan regulasinya agar pengadaan lahan bisa dieksekusi hingga akhir 2017.

Apabila sampai rapat hari ini tidak diperbaiki, anggaran tersebut tidak bisa diserap pada APBD Perubahan 2017.

"Kalau tidak ada perbaikan, terpaksa dikembalikan," kata Sani, sapaan akrab Triwisaksana.

Sani mengatakan, perencanaan yang dilakukan eksekutif kurang baik. Pengisian e-komponen juga bermasalah.

"Sehingga anggaran Rp 50 miliar di tiap kota itu tidak bisa diserap, padahal kan kebutuhan kita untuk menambah jumlah taman, termasuk RPTRA di dalamnya, itu kan sangat tinggi," ucapnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/25/08003951/warisan-ahok-yang-terancam-gagal-dieksekusi-wali-kota-tahun-ini

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 131, Pasien Dirawat Bertambah 124

UPDATE 24 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 131, Pasien Dirawat Bertambah 124

Megapolitan
PPKM Level 2 Kota Tangerang Diperpanjang hingga 31 Januari

PPKM Level 2 Kota Tangerang Diperpanjang hingga 31 Januari

Megapolitan
Aturan Makan di Restoran di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Aturan Makan di Restoran di Jakarta Selama PPKM Level 2, 25-31 Januari

Megapolitan
Pemkot Tangerang Terapkan PTM 50 Persen dan Wacanakan Siswa SD Belajar Daring

Pemkot Tangerang Terapkan PTM 50 Persen dan Wacanakan Siswa SD Belajar Daring

Megapolitan
Bentak Ibu Korban Pencabulan, Pengacara Diduga Kesal Kliennya Diseret ke Pengadilan Lagi

Bentak Ibu Korban Pencabulan, Pengacara Diduga Kesal Kliennya Diseret ke Pengadilan Lagi

Megapolitan
Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok karena Dituduh Maling

Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Dikeroyok karena Dituduh Maling

Megapolitan
Duduk Perkara Konvoi Mobil Disetop Polisi karena Berfoto di Tol Andara

Duduk Perkara Konvoi Mobil Disetop Polisi karena Berfoto di Tol Andara

Megapolitan
Jakarta Tetap PPKM Level 2, Mal Buka hingga 21.00, Kapasitas 50 Persen

Jakarta Tetap PPKM Level 2, Mal Buka hingga 21.00, Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Konvoi Mobil Mewah Berkendara Pelan dan Ambil Dokumentasi di Tol, Tak Ditilang Polisi karena Kooperatif

Konvoi Mobil Mewah Berkendara Pelan dan Ambil Dokumentasi di Tol, Tak Ditilang Polisi karena Kooperatif

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Gelar Operasi Pasar untuk Pastikan Stok dan Harga Minyak Goreng Terjangkau

Pemprov DKI Akan Gelar Operasi Pasar untuk Pastikan Stok dan Harga Minyak Goreng Terjangkau

Megapolitan
Jakarta Akan Punya 5 Lapangan Sepakbola Berstandar FIFA, Ini Lokasinya

Jakarta Akan Punya 5 Lapangan Sepakbola Berstandar FIFA, Ini Lokasinya

Megapolitan
43 Sekolah di Jakarta Ditutup Sementara Akibat Covid-19, Ini Daftarnya

43 Sekolah di Jakarta Ditutup Sementara Akibat Covid-19, Ini Daftarnya

Megapolitan
14 Orang Diamankan terkait Pengeroyokan Kakek Wiyanto di Cakung, 4 Jadi Tersangka

14 Orang Diamankan terkait Pengeroyokan Kakek Wiyanto di Cakung, 4 Jadi Tersangka

Megapolitan
Perpanjangan PPKM Berlaku 25-31 Januari 2022, Jakarta Masih di Level 2

Perpanjangan PPKM Berlaku 25-31 Januari 2022, Jakarta Masih di Level 2

Megapolitan
129 Hari Jelang Formula E Jakarta: Tender Sirkuit Gagal, Sponsor Belum Ada

129 Hari Jelang Formula E Jakarta: Tender Sirkuit Gagal, Sponsor Belum Ada

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.