Angin Segar bagi Mereka yang Menolak Perluasan Area Pelarangan Sepeda Motor

Bahkan, Djarot mengatakan bahwa uji coba perluasan larangan sepeda motor yang rencananya digelar pada 12 September itu belum bisa dipastikan.

Sehari sebelum pernyataan Djarot itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyampaikan kritik mereka terkait rencana perluasan area pelarangan sepeda motor.

Kritik ini menjadi salah satu yang dicermati Djarot. "Ada pro dan kontra, saya mendengar dan saya mencermati, termasuk dari beberapa, LBH misalnya," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (5/9/2017).

Djarot pun menyampaikan bahwa ia belum menerima hasil kajian atas kebijakan itu dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Kajian itu dinilainya penting sebagai dasar pembuatan keputusan nanti. Djarot mengaku tidak akan setuju jika nantinya kebijakan ini diterapkan dari pagi hingga malam.

Menurut dia, harus ada pengaturan waktu, misalnya hanya pada jam sibuk, dari pukul 06.00 WIB-10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB-20.00 WIB.

Dia pun ingin melihat hasil kajian terlebih dahulu sebelum menentukan keputusan akhir kebijakan ini. Djarot meminta warga tidak panik dulu dengan kebijakan itu.

"Dishub itu belum memberi kajian ke kami tapi kan ramai duluan. Lucu banget, nanti yang menentukan kan saya. Kok ramai banget," ujar Djarot.

Meski demikian, kata Djarot, harus ada pengaturan kendaraan motor maupun mobil. Apalagi, di tengah pembangunan infrastruktur Jakarta yang Djarot sebut "gila-gilaan".

Oleh karena itu, penggunaan motor diatur dengan kebijakan larangan motor di area tertentu, sedangkan penggunaan mobil diatur dengan kebijakan ganjil genap.

"Ketika pembangunan sektor transportasi ini kan berjalannya kencang banget, maka perlu diatur di beberapa ruas jalan, tapi bentuk pengaturannya apakah dilarang total, perluasan itu, atau dalam opsi yang, lain itu belum disampaikan kepada saya," kata Djarot.

LBH sebelumnya mengkritik kebijakan pelarangan motor ini. Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, beberapa studi menyebut, perluasan larangan sepeda motor tidak dapat mengatasi kemacetan.

Menurut dia, tidak ada kajian komprehensif mengenai kebijakan itu. Perluasan larangan sepeda motor juga dinilai tidak sesuai nalar.

"Ini kebijakan yang menurut kami di luar nalar. Nalar kami adalah yang menyebabkan macet justru kendaraan yang lebih besar ukurannya," kata Alghiffari.