Demi Bebaskan Jakarta dari Kawasan Kumuh, Pemprov Terus Bangun Rusun

Pembangunan rusun dilakukan untuk mengejar target Jakarta bebas dari kawasan kumuh paling lambat pada 2019.

"Programnya kalau di Jakarta kami harus banyak bangun rumah susun, bukan rumah tapak. Yang di permukiman kumuh berarti kan mereka tidak mampu, karena enggak mampu, maka ada subsidi dari pemerintah," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (8/9/2017).

Djarot menuturkan, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa membangun rumah tapak karena keterbatasan lahan.

Baca: Mengintip Fasilitas dan Kegiatan untuk Anak-anak di Rusun Pulogebang

Sehingga, Pemprov DKI membangun rumah susun dan sisa lahan yang tersedia difungsikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Salah satu cara yang dilakukan untuk membangun rusun yakni bekerjasama dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) di Cengkareng, Jakarta Barat, dan Klender, Jakarta Timur.

"Oleh karenanya, kami kerjasama dengan Perum Perumnas untuk membangun (rusun)," kata Djarot.

Semenara itu, Direktur Utama Perum Perumnas Bambang Triwibowo menyebut, kerjasama dilakukan dengan cara Pemprov DKI membeli rusun yang dibangun Perum Perumnas.

Di Cengkareng, terdapat enam tower rusun dengan total sekitar 3.000 unit yang akan dibangun. Sementara di Klender sebanyak 25 tower akan dibangun.

"Sekarang kami sedang persiapan detail desain, kemudian kami kan mengikuti aturan DKI, IMB-nya bagaimana, amdalnya bagaimana, perizinan. Yang kerjasama dengan DKI itu yang rusun yang akan dibeli oleh DKI kemudian jadi rusunawa," ucap Bambang.

Pada hari ini, Pemprov DKI Jakarta dan Perum Perumnas menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan rusun.

Baca: Pemasukan dari Penunggak Rusun di DKI Baru Rp 6 Miliar