IDI: Masalah Administratif Nomor Dua, Utamakan Tangani Kondisi Darurat

Ketua Umum IDI, Ilham Oetama Marsis,menyebutkan bahwa peraturan dan pemerintah telah jelas mendorong setiap rumah sakit dengan dokternya untuk menerima pasien dalam keadaan gawat darurat.

"Kita harus perbaiki tata kelola RS, kalau tidak, akan terjadi dorong mendorong kesalahan. Jangan misalnya menyalahkan dokternya, dokter menyalahkan manajemennya," ujar Oetama di Kantor Pengurus Besar IDI, Menteng, Senin (11/9/2017).

Terkait adanya kendala BPJS yang dipermasalahkan oleh rumah sakit Mitra Keluarga tempat Bayi Debora dirawat dan meninggal, IDI menekankan tidak ada kaitan dengan BPJS. Idealnya pasien tetap harus dilayani.

"Tidak soal benar atau salah karena liat contohnya kalau pasien dalam keadaan emergency apapun segala daya yang ada di rumah sakit harus diberdayakan, tidak memandang terikat kontrak BPJS atau tidak," tutur Oetama.

Baca: Dinkes DKI Akan Bentuk Tim Khusus dan Temui Orangtua Debora

Oetama menyebutkan bahwa urusan administratif bisa dinomorduakan setelah upaya pertolongan terhadap pasien yang mengalami situasi darurat telah diatasi.

"Menurut saya yang namanya uang muka masalah administratif itu adalah nomor dua, nomor pertama adalah bagaimana kondisi emergency (darurat) itu harus ditangani," tuturnya.

Selanjutnya, untuk menentukan sikap, IDI akan turut memanggil pihak rumah sakit sebagai upaya membenahi tata kelola agar tidak terulang kejadian yang sama di kemudian hari.

"Pertama kami akan tanyakan kenapa terjadi seperti ini, kita akan panggil RS kemudian mengeluarkan satu sikap," ujar Oetama.

Baca: Orangtua Debora Menuntut RS Mitra Keluarga Kalideres Minta Maaf