Djarot: Jika Pasal Kontribusi Tambahan Hilang, Saya Duga Ada Permainan

"Kalau sampai pasal itu dihilangkan, kami tidak bertanggung jawab dan saya menduga ada permainan di situ," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (14/9/2017).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperoleh keuntungan besar jika aturan kontribusi tambahan itu ditetapkan. Keuntungan itu bisa digunakan untuk membangun fasilitas publik.

Sebelum pembahasan raperda itu dihentikan, komunikasi antara Pemprov DKI dan DPRD DKI memang sempat alot terkait satu pasal tersebut. Pemprov DKI ingin memasukan pasal itu ke dalam raperda sedangkan DPRD DKI meminta agar pasal itu masuk dalam pergub.

Lihat juga: Pengembang Mau Beri Kontribusi Tambahan 15 Persen, Kenapa DPRD Enggak?

Selain itu, DPRD DKI juga menilai kontribusi tambahan sebesar 15 persen terlalu besar bagi pengembang. Dengan pengalaman itu, Djarot menegaskan sejak awal bahwa pasal kontribusi tambahan harus masuk dalam perda.

"Ada apa DPRD kemudian ini masuk ke pergub? Kalau pergub itu lemah karena pergub itu bisa langsung di PTUN kalau ada yang tidak puas. Bisa gugur ya. Padahal ini semata-mata untuk kepentingan rakyat," kata Djarot.