Yang Belum Tuntas, Terhenti, dan Gagal pada Era Jokowi-Ahok-Djarot

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, salah satu pekerjaan yang belum tuntas dan menjadi catatan yakni program penanggulangan banjir.

Menurut dia, ada empat PR penanggulangan banjir yang belum diselesaikan. Pertama, normalisasi waduk dan situ yang berhenti pada 2015.

"Kedua, normalisasi kali karena normalisasi kali ini masih fokus di Ciliwung, padahal mestinya dalam lima tahun ini ada empat sungai yang harus dibenahi, yaitu Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (12/10/2017).

Baca: Djarot: Normalisasi Ciliwung Butuh 10 Tahun

Kemudian terkait dengan kemiskinan dan gusur tentunya akan menjadi tantangan gubernur baru dengan konsepnya membangun tanpa menggusur. Kita akan lihat apakah konsep tadi benar-benar bisa diterapkan atau tidak.

Baca: Antisipasi Banjir, Puluhan Saluran Air di Jakarta Utara Dibersihkan

Catatan lainnya yakni soal rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selama lima tahun terakhir, penyerapan anggaran hanya berkisar antara 45-65 persen. Penyerapan anggaran pun lebih banyak dihabiskan untuk operasional kantor dan modal badan usaha milik daerah (BUMD).

"Berarti catatannya adalah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) meskipun ada reformasi birokrasi, ternyata belum bekerja maksimal sehingga banyak sekali proyek-proyek yang masih tertunda, gagal lelang sehingga tidak terserap dengan baik," kata Nirwono.

Baca: Era Jokowi, Ahok, Lanjut Djarot, Nasib Kampung Apung Masih Murung

Program pengentasan kemiskinan di Ibu Kota juga menjadi PR bagi pemerintahan berikutnya, yakni gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Apalagi, Anies-Sandi menjanjikan program membangun tanpa menggusur.

Baca: Integrasikan MRT dan Transjakarta di CSW, DKI Ingin Bangun Sky Bridge

Koridor 14 dan 15 Transjakarta juga belum terwujud. PR lainnya terkait penuntasan kemacetan adalah pembangunan trotoar yang lebar dan dilengkapi jalur sepeda.

"Yang belum juga adalah trotoar harus ada jalur sepeda, ini juga belum banyak, integrasi untuk mengurangi macet tadi," ucap Nirwono.

Baca: Djarot Akui, Trotoar Jakarta Sepanjang 1.300 Km Baru Direvitalisasi 10 Persen

Parkir progresif dengan menerapkan tarif semakin ke pusat kota semakin mahal pun belum dilakukan. Penerapan sistem e-parking juga banyak yang gagal dan menjadi tantangan pemimpin berikutnya.

Baca: 23 Stasiun di Jabodetabek Segera Terapkan Sistem E-Parking

Terakhir, Nirwono menyebut catatan bagi pemerintahan Jokowi-Ahok-Djarot yakni terkait penerapan electronic road pricing (ERP) yang juga belum terwujud.

"Sampai dengan tahun kelima ini gagal yaitu penerapan ERP atau jalan berbayar, sampai sekarang tidak berhasil. Ini masih menjadi PR besar untuk menggantikan kebijakan ganjil genap dan pelarangan motor," ujarnya.