Sandiaga Pastikan Subsidi Daging Murah untuk Penerima KJP Aman

"Saya ingatkan di sini tidak akan kekurangan daging. Kami akan over supply daging," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (22/11/2017).

Meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya, Sandi memastikan subsidi pemerintah untuk warga marjinal tetap ada. Pemprov DKI Jakarta, lanjut Sandi, akan menggelontorkan dana sebanyak mungkin untuk subsidi daging.

"Kami akan gelontorkan sebanyak mungkin. Kami akan gunakan seluruh dana yang kami miliki, sumber dana dari mana pun, untuk pastikan supply daging cukup dan harga daging stabil," katanya.

Saat ditanya mengenai sumber dana tersebut berasal dari PMD atau public service obligation (PSO), Sandi tidak menjawabnya secara gamblang. Dia hanya menyebutkan, PMD PD Dharma Jaya yang dinolkan adalah untuk dana yang akan digunakan bagi tempat pemotongan ayam. Sandi menyebut PMD itu berbeda dengan dana modal untuk PD Dharma Jaya.

"Betul Bu Rina (Dirut PD Dharma Jaya Marina Ratna) sampaikan bahwa yang untuk ada juga dana modal kerja itu tidak akan diganggu sama sekali untuk subsidi," ucap Sandi.

Sandi mengatakan akan bertemu dengan jajaran direksi badan usaha milik daerah (BUMD) khusus pangan untuk membahas soal subsidi bahan pangan.

PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan PMD tahun 2018. Alasannya, supaya BUMD bisa mandiri tanpa terus-menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Alih-alih mandiri, PD Dharma Jaya malah tidak bisa membeli stok daging subsidi untuk penerima KJP. Selama ini dengan subsidi itu, pemegang KJP bisa membeli daging sapi dan daging ayam dengan harga murah.

Direktur PD Dharma Jaya Marina Ratnamengatakan masih bisa menggunakan dana PSO untuk membeli daging. Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.

"Itu satu-satunya cara, ya, perjuangkan PSO itu. Kalau enggak diperjuangkan, saya enggak tahu bagaimana beli barang untuk persediaan KJP," kata Marina kepada anggota Komisi C dalam rapat anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.