Jaminan Sandiaga untuk Daging Murah dan Harapan pada PD Dharma Jaya

PD Dharma Jaya merupakan BUMD yang menjual daging sapi dan daging ayam bersubsidi. Banyak pihak menduga pasokan daging murah itu akan berhenti.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjamin bahwa subsidi daging murah tetap aman. Pemprov DKI Jakarta akan menggelontorkan dana sebanyak mungkin untuk subsidi daging.

"Kami akan gelontorkan sebanyak mungkin. Kami akan gunakan seluruh dana yang kami miliki, sumber dana dari manapun, untuk pastikan supply daging cukup dan harga daging stabil," kata Sandiaga, Rabu (22/11/2017).

Sandiaga akan menemui jajaran direksi badan usaha milik daerah (BUMD) khusus pangan untuk membahas soal subsidi bahan pangan ini.

Anggaran Rp 885 miliar untuk 700 ribu warga

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Darjamuni menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran subsidi Rp 885 miliar pada 2018 untuk 6 produk pangan.

Keenam produk pangan bersubsidi itu adalah daging sapi, daging ayam, telur, beras, ikan beku, dan susu.

Darjamuni mengatakan, ada sekitar 700.000 warga yang dapat membeli produk pangan bersubsidi itu, termasuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih memverifikasi daftar warga yang berhak membeli produk pangan bersubsidi tersebut.

Harapan untuk PD Dharma Jaya

Menurut Darjamuni, Sandiaga menyarankan PD Dharma Jaya meminjam dana ke Bank DKI sebagai modal untuk menyediakan stok daging bersubsidi. PD Dharma Jaya diharapkan memiliki strategi untuk menyediakan daging bersubsidi bagi penerima KJP dan beberapa kategori warga yang lainnya.

"Misalnya tadi seperti yang disarankan oleh Pak Wagub bisa minjam dengan Bank DKI dengan bunga yang sangat ringan," kata Darjamuni.

Dia yakin Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati dan jajarannya bisa tetap menyediakan daging bersubsidi, meski tidak mendapatkan PMD.

Darjamuni berharap semua BUMD, termasuk PD Dharma Jaya, memiliki strategi mencari modal untuk menyediakan produk-produk pangan itu.

Sebab, pembayaran subsidi untuk produk pangan yang dijual BUMD-BUMD itu dilakukan dengan mekanisme reimburse. Artinya, Pemprov DKI Jakarta baru akan membayar setelah produk itu terjual setiap bulannya.

"Dana Rp 885 miliar ada di BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), tergantung yang terjual berapa, yang beli berapa, itu yang kami bayar," ucap Darjamuni.

Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.

"Itu satu-satunya cara ya perjuangkan PSO itu. Kalau enggak diperjuangkan, saya enggak tahu bagaimana beli barang untuk persediaan KJP," ujar Marina.