Salin Artikel

Menunggu Penerapan OK Otrip, Tarif Rp 5.000 untuk Sekali Perjalanan

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pelaksanaannya dilakukan pada 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi.

"Nanti targetnya akan diuji coba sebelum 100 hari kerja (Anies-Sandi)," ujar Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Sejak masa kampanye, konsep dasar yang ditawarkan Anies-Sandi adalah bagaimana warga Jakarta bisa pergi ke mana saja dengan ongkos Rp 5.000 untuk sekali perjalanan. Ongkos Rp 5.000 itu sudah harus mencakup berbagai jenis moda kendaraan yang mereka gunakan dari rumah menuju tempat tujuan.

Tap kartu

Bayangkan Anda menggunakan tiga moda transportasi umum dari rumah ke kantor, yaitu angkot, kopaja, dan transjakarta. Setelah OK Otrip diterapkan, warga hanya membutuhkan sebuah kartu.

Begitu naik angkot dari kompleks rumah, warga akan melakukan tap dan saldonya akan terpotong sesuai tarif angkot itu, misalnya Rp 4.000. Setelah itu, warga akan melanjutkan perjalanan dengan kopaja. Sedianya, tarif naik kopaja adalah Rp 4.000, tetapi dengan OK Otrip, warga yang sudah membayar Rp 4.000 pada perjalanan pertama hanya kena potong Rp 1.000 saat naik kopaja sehingga total ongkos perjalanan genap Rp 5.000.

Bagaimana kalau warga lanjut naik transjakarta setelah naik kopaja? Andri mengatakan, warga tetap harus tap kartu. Namun, tarif yang dibebankan ke warga itu adalah Rp 0.

"Kalau dia pulang, sistemnya juga sama," ujar Andri.

Saat pulang, warga yang langsung naik transjakarta akan langsung dipotong Rp 3.500 sekali tap. Jika dia lanjut naik angkot, kartu yang dia tap akan terpotong Rp 1.500 saja. Dengan demikian, warga hanya mengeluarkan Rp 5.000 setiap melakukan perjalanan.

Untuk menerapkan itu, saat ini Dinas Perhubungan sedang menjajaki kerja sama dengan enam bank penyedia kartunya.

Dalam masa uji coba hanya ada empat trayek yang akan melayani layanan OK Otrip, yaitu trayek Grogol M25, trayek baru Lebak Bulus, Marunda (U02) dan Warakas (JU 03), dan trayek Duren Sawit.

Hanya tiga jam dan tak mencakup KRL

Namun, ada batas waktu bagi warga yang ingin mendapatkan tarif OK Otrip ini. Andri mengatakan, warga hanya diberi waktu tiga jam untuk dapat menikmati tarif Rp 5.000 sekali perjalanan.

"Asumsinya warga dari rumah menuju ke kantor itu memakan waktu maksimal tiga jam mereka sudah sampai kantor," kata Andri.

Jika warga bertukar kendaraan umum setelah tiga jam dari pemakaian awal, dianggap melakukan perjalanan baru. Selain masalah jam, keterbatasan lain adalah soal pilihan kendaraan umum. Sejauh ini, kendaraan umum yang menerapkan OK Otrip baru transjakarta, angkot, dan bus-bus sedang, seperti kopaja.

Namun, transportasi umum seperti KRL belum termasuk. Begitupun moda transportasi berbasis rel lain yang menurut rencana ada di Jakarta, yaitu transportasi massal cepat (MRT) dan kereta ringan (LRT).

https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/04/07414481/menunggu-penerapan-ok-otrip-tarif-rp-5000-untuk-sekali-perjalanan

Terkini Lainnya

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke