Setiap SKPD DKI Akan Terbitkan Buku Aset

Benarkah? Bukankah sejak lama Pemprov DKI telah melakukan pencatatan aset, bahkan sudah memiliki sistem informasi aset atau e-aset?

Kepala BPAD DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan, yang dimaksud Sandi yakni pencatatan aset dalam buku aset. Menurut Firdaus, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah mencatat aset-aset yang dimiliki dalam buku aset.

"Memang selama ini kami belum pernah menerbitkan buku aset. Nah, ini yang salah satu temuan dari BPK, kami diminta menerbitkan buku aset," kata Firdaus kepada Kompas.com di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (19/12/2017).

Firdaus menyebutkan, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta akan menerbitkan buku aset tersebut untuk laporan keuangan tahun 2017. Buku aset itu merupakan cetakan aset-aset milik SKPD yang telah diinput ke dalam sistem informasi aset atau e-aset.

"Jadi, nanti wajib menerbitkan buku aset, dicetak, tapi dia enggak perlu lagi menginput karena dia menggunakan data yang sudah ada di sistem informasi aset, tinggal di-print aja," kata Firdaus.

Ke depan, setiap SKPD akan menerbitkan buku aset setiap tahunnya. Masing-masing kepala SKPD bertanggung jawab pada buku aset di SKPD-nya. Firdaus menjelaskan, buku aset itu merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap SKPD.

"Kami ada bukti kerja, hard copy-nya harus ada, soft copy-nya harus ada. Itu kan di buku aset penanggung jawabnya adalah kepala SKPD. Nanti SKPD bikin pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap aset yang udah dicetak," kata dia.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, pekan lalu,  mengapresiasi langkah Sandi dalam merapikan pencatatan aset milik Pemprov DKI.

"Ini kan urusan pencatatan aset. Setelah 490 tahun baru hari ini, baru tahun ini kita ada niat mencatat," ujar Saefullah saat menghadiri rapat road to WTP di Balai Kota DKI Jakarta, Senin lalu.

Firdaus menjelaskan Pemprov DKI Jakarta sudah sejak lama melakukan pencatatan aset, namun belum dibukukan. Aset-aset yang sudah dicatat sejak dulu itu menjadi basis data yang divalidasi BPAD.

Sensus aset pada 2008 juga menjadi basis data yang digunakan BPAD. Kini pencatatan aset-aset itu menggunakan e-aset.

Firdaus tidak tahu pasti kapan pencatatan dengan e-aset dimulai. Yang pasti, pencatatan dengan e-aset sudah berlangsung saat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

"Di akhir 2016 itu sudah ada sistem informasi asetnya. Waktu itu kan zaman Kepala BPKAD Pak Heru ya, sudah ada itu sistem informasi," kata Firdaus.