Dirut Sumber Waras: Saya Tak Lagi Urus Kasus Sumber Waras

"Tanyakan langsung kepada Ketua Yayasan (Sumber Waras). Saya enggak lagi, sudah ngurusi yang lain," ujar Abraham saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/12/2017).

Abraham mengatakan dia tak mengetahui isi dari pertemuan antara pihak Sumber Waras dengan Pemprov DKI Jakarta pada Selasa kemarin. Abraham meminta agar seluruh kasus terkait kasus Sumber Waras di tanyakan kepada Kartini.

"Saya enggak urus lagi. Kemarin juga saya ada kesibukan. Silahkan datangi Ketua Yayasan," ujar Abraham.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa, melakukan pertemuan dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras atau YSKW. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mencari penyelesaian masalah dugaan lebih bayar yang kemudian dianggap berpotensi sebagai kerugian negara Rp 191 miliar dalam pembelian lahan milik YSKW.

Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. YSKW tetap kukuh pada sikap, yaitu tak memiliki kewajiban mengembalikan uang sisa pembayaran tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan melakukan pendekatan kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, jika tak kunjung selesai, kemungkinan besar masalah harus diselesaikan di pengadilan melalui sidang perniagaan.

"Ini yang coba kami ingin sampaikan, alangkah baiknya kalau bisa dalam kekeluargaan. Nanti kami juga akan diskusikan ini dengan Pak Gubernur," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa sore.

Kisruh lahan Sumber Waras berawal saat Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik YKSW senilai Rp 800 miliar. Dana untuk pembelian lahan itu dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.

Menurut rencana, di atas lahan tersebut akan dibangun Rumah Sakit Kanker pertama milik DKI. Selama ini DKI belum memiliki RS yang khusus menangani kanker. Pengobatan kanker terpusat di RS Kanker Nasional Dharmais. Pasien di Dharmais telah membeludak dan menimbulkan antrean panjang dalam penanganan pasien.

Pembelian lahan itu menimbulkan kontroversi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memeriksa sejumlah pejabat DKI terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembelian itu. Namun KPK kemudian menyimpulkan, tidak ditemukan ada tindak korupsi pada pembelian tersebut.